Manado -
Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw angkat bicara terkait kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut lampiran perpres yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras. Kandouw meminta warga Sulut tetap optimistis dan memaksimalkan investasi miras yang punya legalisasi.
"Optimalkan saja investasi miras yang sudah ada izinnya, kualitas maupun kuantitasnya, supaya petani aren di Sulut punya pasar yang resmi dan legal," kata Kandouw saat dimintai konfirmasi, Rabu (3/3/2021).
Kandouw mengatakan pada prinsipnya Pemerintah Provinsi mendukung penuh setiap kebijakan dari pemerintah Pusat. Dia juga mendorong agar semua pihak menerima kebijakan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya kalau seperti itu kebijakan Pak Presiden, kita di daerah harus terima," tuturnya.
Dijelaskan Kandouw, petani Cap Tikus harus tetap optimistis. Dia mengatakan ada banyak investasi yang punya legalisasi yang harus dimanfaatkan.
"Kenapa mesti hilang harapan? Kan ada investasi miras yang jalan," tuturnya.
Simak keterangan Presiden Jokowi tentang keputusannya mencabut perpres yang mengatur soal investasi miras di Sulut, Bali, NTT, dan Papua di halaman selanjutnya.
Simak video 'Lika-liku Perpres Investasi Miras dan Lampiran yang Dicabut Jokowi':
[Gambas:Video 20detik]
Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok mengatakan perpres investasi miras sepenuhnya kewenangan Presiden dan hak Presiden juga ketika mengakomodasi berbagai masukan untuk mencabut perpres tersebut.
"Perdagangan lokal tetap diisi justru oleh berbagai merek dari luar, sedangkan di Sulawesi Utara ada kepentingan petani yang perlu dibela, salah satunya adalah Cap Tikus. Saya kira di sini negara tetap harus hadir," kata dia.
Dijelaskan Billy, minuman beralkohol dikatakan erat kaitannya dengan etika dan mabuk-mabukan. Tapi menurut dia, produk miras impor mendapat peluang emas, sedangkan produk lokal ruang geraknya justru dipersempit.
"Baiknya pemerintah memberi regulasi yang lebih jelas atau regulasi tertentu diberikan kewenangan kepada masing masing provinsi sesuai kebutuhan," tuturnya.
Kebijakan ini sempat menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Presiden Jokowi kemudian mencabut lampiran perpres yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol.
"Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Jokowi dalam siaran pers virtual, Selasa (2/3).
Jokowi menjabarkan alasannya mencabut lampiran perpres terkait investasi baru miras ini. Jokowi mengaku menerima masukan dari ulama dan ormas-ormas Islam.
"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," jelas Jokowi.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
