Komisi C DPRD DKI Jakarta menjelaskan duduk perkara pengunduran diri mantan Penasihat KPK, Tsani Annafari, sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Komisi C mengungkapkan Tsani sebelumnya terkena evaluasi kinerja dari Inspektorat DKI Jakarta.
"Pertanyaannya mengapa diperiksa inspektorat? Jadi memang kami selaku mitra dari Bapenda, dalam hal ini komisi C, sekaligus sebagai pimpinan Wakil Ketua Fraksi Gerindra, beberapa kali mengadakan rapat. Jadi ada dua poin utama sehingga kami harus bersurat, pimpinan Komisi C harus bersurat melalui ketua DPRD kepada saudara gubernur, melaporkan terkait kinerja Bapenda," kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta S Andyka saat dihubungi detikcom, Minggu (28/2/2021).
Evaluasi ini dilakukan berdasarkan keluhan dari Komisi C DPRD DKI Jakarta. Tsani Annafari dianggap tak bersikap kooperatif dalam menyampaikan data pendapatan pajak kepada Komisi C selaku mitra kerjanya.
"Pertama masalah persoalan pada saat rapat kerja kami di komisi C meminta data pendapatan pajak day by day atau up to date. Tetapi jawaban saat itu harus melalui proses surat, jadi harus bersurat ke Bapenda untuk dapatkan data. Sementara kita ini bagian pemerintahan daerah, eksekutif (dan) legislatif," sebutnya.
"Tidak ada ketentuan yang mengharuskan kita harus bersurat minta data. Sekarang zamannya transparansi. Tujuannya agar kita bisa mendorong peningkatan sektor atau jenis pajak mana saja yang harus kita tingkatkan dan tentu juga kita dalam rapat kerja berbagi strategi untuk meningkatkan pendapatan," lanjutnya.
Tak hanya itu, Tsani Annafari disebut tak menghadiri rapat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021. Padahal, kehadiran Tsani dianggap krusial. Terlebih lagi, Komisi C DPRD DKI Jakarta mengaku kecewa lantaran Tsani malah mengutus pejabat Eselon-IV untuk menghadiri rapat tersebut.
"Kedua yaitu saat rapat kerja terkait bahas anggaran juga APBD 2021, membahas anggaran ini rapat kerja sangat krusial. Tapi yang dihadirkan saat itu bukan kepala badan yang hadir, (bukan) Eselon-II, tidak juga menugaskan Eselon-III, apakah itu kepala bidang, sekretaris badan juga tidak ditugaskan. Yang ditugaskan bahkan Eselon-IV. Ini tentunya mencederai kemitraan yang kita bangun," ungkapnya.
Komisi C memutuskan menggelar rapat internal untuk mengeluhkan kinerja Tsani. Hasil rapat ini dituangkan ke dalam surat yang disetujui Pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk kemudian dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Untuk itulah pimpinan Komisi C melalui rapat internal komisi kemudian bersurat kepada saudara gubernur terkait masalah kinerja kepala badan pendapatan daerah. Dalam surat dilampirkan alasan dan kronologis dan sebagainya tapi suratnya harus keluar dari ketua DPRD setelah mendapatkan para penyerta dari pimpinan dewan. Pimpinan dewan lain memaraf (tandatangan), kemudian Ketua DPRD menandatangani bersurat kepada saudara gubernur," ucapnya.
Lalu, apa yang terjadi usai DPRD DKI bersurat ke Pemprov DKI? Simak di halaman berikutnya.
Simak video 'Kepala Bapenda DKI Tsani Annafari Mundur, Wagub Ngaku Baru Tahu':
