.webp)
Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyoroti pembangunan mal di Kemang, karena wilayah Kemang yang kerap banjir. Pernyataan JK soal tanggung jawab gubernur yang mengeluarkan izin pembangunan Mal Lippo Kemang dilontarkan dalam program Blak-blakan yang tayang di detikcom, Jumat (26/2/2021).
JK memaklumi ada pemasukan pajak bagi Pemprov DKI dengan pembangunan mal. Tapi rakyat akhirnya mengeluarkan ongkos lebih banyak akibat banjir yang mereka derita.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Siapa itu gubernur yang memberi izin daerah rawa-rawa dijadikan daerah komersial? Dia harus ikut bertanggung jawab juga," tegas JK.
Tapi secara umum, menurut Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu, masalah banjir di Ibu Kota negara merupakan persoalan klasik. Penanganannya harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, Pemprov DKI, daerah penyangga, dan masyarakat sekitar.
Di Bogor dan Depok, misalnya, perlu ada waduk. Juga Pemprov DKI perlu terus menambah kawasan hijau sebagai daerah resapan.
Terkait normalisasi Ciliwung dan sungai-sungai lainnya, JK menekankan pentingnya ketegasan dari pemerintah pusat dan daerah. Juga harus ada komitmen yang kuat, dan konsekuen. Dia mencontohkan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) yang dapat selesai dalam tempo dua tahun. Begitu juga peninggian jalur Tol Sedyatmo yang menuju Bandara Soekarno-Hatta selesai dikerjakan dalam 8 bulan setelah kebanjiran pada 2008.
"BKT itu saya yang perintahkan dibangun dan dua tahun selesai. Biayanya sharing dari pemerintah pusat Rp 2 triliun dan Pemprov DKI Jakarta Rp 1 triliun," ungkap JK, yang juga Ketua Umum PMI Pusat.
(eva/imk)
