Round-Up

Giliran Tommy Soeharto Berjaya, Muchdi PR Enggan Menyerah Begitu Saja

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 18 Feb 2021 20:39 WIB
Tommy Soeharto dan Muchdi PR
Tommy Soeharto dan Muchdi PR. (Foto: Tim detikcom)
Jakarta -

Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto tengah 'berjaya' usai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta memenangkan gugatannya terkait kepengurusan Partai Berkarya. Muchdi PR yang kepengurusannya mendapatkan SK Kemenkum HAM enggan menyerah begitu saja.

Konflik kepengurusan Partai Berkarya antara Tommy Soeharto dan Muchdi PR kini sudah memasuki babak baru dengan dibawanya gugatan ke pengadilan. Tommy Soeharto yang duduk sebagai penggugat menang di tingkat PTUN DKI Jakarta.

"Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 Juli 2020. Batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020," demikian bunyi putusan PTUN Jakarta yang dikutip detikcom, Kamis (18/2/2021).

Kemenkum HAM juga terkena 'imbas' dari putusan PTUN Jakarta. Kemenkum HAM diwajibkan mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020.

"Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 384.000," ujar majelis hakim.

Kubu Muchdi PR tidak tinggal diam. Partai Berkarya yang dipimpin dirinya akan mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang memenangkan Tommy Soeharto.

"Dengan dikabulkannya gugatan penggugat atas 2 (dua) SK Kemenkum HAM RI tersebut, maka kami akan tetap menempuh jalur hukum dengan mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut," ujar Muchdi PR dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (18/2).

Muchdi PR mengatakan, kepengurusan di bawah pimpinannya adalah sah. Ini berdasarkan hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang diprakarsai 'Gerakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya' pada Juli 2020 yang melawan karena gagalnya Partai Berkarya besutan Tommy Soeharto lolos ke parlemen periode 2019-2024.

Selain itu, presidium ini menyebut DPP Partai Berkarya tak menentu nasibnya usai gelaran pemilu. Presidium Penyelamat Partai Berkarya juga mengklaim mereka hadir karena ingin menyelamatkan Berkarya.

"Proses-proses yang dijalani mulai dari persiapan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) hingga pelaksanaannya tanggal 10-12 Juli 2020 telah dilakukan dengan bersandar pada aturan main organisasi yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Berkarya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI hingga terbitnya SK tersebut di atas," ujar Muchdi PR.

Lalu, apa pertimbangan PTUN Jakarta memenangkan Tommy Soeharto? Simak di halaman selanjutnya...

Simak video 'Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Klaim Sudah Dapatkan SK Kemenkum HAM':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2 3