Kapolri Minta Pelapor UU ITE Harus Korban, PAN: Buat Pedoman yang Rinci-Jelas

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Kamis, 18 Feb 2021 10:06 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh (Dok Pribadi)
Pangeran Khairul Saleh (Dok Pribadi)
Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginginkan pelapor kasus terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus korban dan tak boleh diwakilkan. Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi PAN, Pangeran Khairul Saleh, meminta harus dibuat pedoman dengan kriteria yang jelas terkait hal itu.

"Saya memberikan apresiasi kepada Kapolri yang telah merencanakan segera membuat pedoman sebagai langkah awal bagi jajaran kepolisian agar mereka memiliki persepsi yang sama," kata Pangeran, kepada wartawan, Kamis (17/2/2021).

"Karenanya, kriteria harus dibuat dengan rinci dan jelas sehingga jelas apa yang dilanggar terutama pasal-pasal yang menyangkut pencemaran nama baik fitnah ujaran kebencian dan sejenisnya," lanjutnya.

Pangeran juga meminta aparat kepolisian tidak lagi melakukan penyergapan tanpa adanya laporan dari pelapor. Dia berharap pedoman itu tidak berpihak kepada siapa pun.

"Jangan ada lagi penyergapan-penyergapan oleh oknum aparat terkait ini tanpa adanya laporan dari si pejabat yang bersangkutan seperti yang sudah-sudah. Saya juga berharap agar pedoman ini tidak berpihak kepada siapa pun dan harus menjamin rasa keadilan dan melindungi kebebasan berpendapat terutama di era digital sekarang ini," ujarnya.

Selain itu, Pangeran mengingatkan perlunya pengawasan dalam proses penyidikan kasus terkait UU ITE. Ia berharap proses itu dapat diiringi transparansi dan akuntabilitas.

"Saya juga mengingatkan agar pengawasan terhadap kasus yang disidik mutlak diperlukan sehingga penanganan kasus benar-benar akuntabel dan transparan," ujarnya.

Simak arahan Kapolri terkait pelaporan UU ITE, di halaman berikut

Lihat Video "Kapolri: Pelapor UU ITE Harus Korban Langsung, Jangan Diwakili!":

[Gambas:Video 20detik]