Di Sidang Penyuap Edhy, Dirjen Perikanan KKP: Benur Harusnya Dibudi Daya

Zunita Putri - detikNews
Rabu, 17 Feb 2021 20:57 WIB
Sidang lanjutan penyuap Edhy Prabowo di Pengadilan Tipikor Jakarta
Sidang lanjutan penyuap Edhy Prabowo di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Zunita/detikcom)
Jakarta -

Dirjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto, menilai seharusnya ekspor benih lobster atau benur tidak terjadi. Menurut Slamet, benur sebaiknya dibudidayakan oleh nelayan di dalam negeri.

Awalnya, Slamet menjelaskan terkait peraturan Edhy Prabowo saat menjadi Menteri KKP yang mengizinkan ekspor benur. Slamet mengatakan di era menteri sebelumnya ekspor benur itu dilarang, namun setelah Edhy menjabat, aturan itu diubah.

"Sebelumnya ada pelarangan ekspor benih lobster, terus di era menteri baru terbit SK yang memperbolehkan mengambil dan membudidayakan, dan juga ekspor benih lobster. Tugas kami adalah dalam rangka untuk memberikan rekomendasi teknis terkait penetapan pembudi daya lobster. Kedua, memberikan dalam surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan pembudidayaan lobster," jelas Slamet saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2021).

Hakim lantas menanyakan pandangan Slamet selaku Dirjen di KKP terkait ekspor benur. Slamet kemudian mengatakan seharusnya benur tidak diekspor melainkan dibudidayakan oleh nelayan di RI.

"Sebenarnya, lobster itu gimana? Apakah harus dilindungi, atau diekspor benihnya?" tanya hakim dalam sidang.

"Kalau menurut kami, benih lobster emang untuk dibudidayakan, hanya yang nangkap kan ini nelayan agar bermanfaat bagi nelayan. Jadi, sebaiknya dibudidayakan di dalam negeri," kata Slamet.

Selain itu, Slamet menilai seharusnya di KKP pemberian izin ke perusahaan itu mudah dan tidak sulit. Sebab, perizinan usaha itu hanya melalui eselon I atau dalam hal ini dirjen di kementerian.

"Sebetulnya mudah, kalau menurut kami sebetulnya di tingkat eselon I saya kira cukup, karena setelah kami budi daya selesai, kami selesaikan ke Dirjen Tangkap," jelasnya.

Dalam sidang ini, yang duduk sebagai terdakwa adalah Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP), Suharjito. Dia didakwa memberi suap ke Edhy Prabowo yang saat itu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Suharjito disebut jaksa memberi suap ke Edhy sebesar Rp 2,1 miliar terkait kasus ekspor benur.

Jaksa menyebut uang suap diberikan ke Edhy melalui staf khusus menteri KKP Safri dan Andrau Misanta Pribadi, lalu Sekretaris Pribadi Edhy bernama Amiril Mukminin, dan Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy Prabowo Iis Rosita Dewi, dan Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) sekaligus Pendiri PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Siswadhi Pranoto Loe. Suap diberikan agar Edhy mempercepat perizinan budi daya benih lobster ke PT DPP.

Saksikan juga 'Menteri KP Trenggono: Ekspor Benih Lobster Masih Disetop':

[Gambas:Video 20detik]

(zap/jbr)