Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi teladan dalam pelaporan barang pemberian yang diduga gratifikasi ke KPK. Kabar terakhir menyebutkan barang-barang pemberian dari Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud ditetapkan sebagai milik negara.
Pelaporan gratifikasi Jokowi rutin dilakukannya selama mengemban amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga kini sebagai Presiden Republik Indonesia.
Terbaru Jokowi menerima barang dari Raja Salman. Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati menyebut, melalui surat Keputusan Nomor 1527 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020, KPK memutuskan ke-12 barang tersebut ditetapkan menjadi milik negara. Atas alasan keamanan, barang-barang tersebut tidak dibawa ke KPK.
"Barang-barang tersebut diterima oleh Presiden Jokowi dari Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud dalam kunjungan kerja Presiden ke Arab Saudi pada tanggal 15 Mei 2019," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati, kepada wartawan, Senin (15/2).
"Tetapi tetap di Kantor Setpres selama KPK dan tim appraisal melakukan penilaian atas barang-barang tersebut, yang kemudian dilakukan klarifikasi, analisa dan proses serah terima dari KPK kepada DJKN," imbuhnya.
Lebih lanjut, Ipi mengatakan, untuk mewujudkan rencana penyimpanan barang-barang tersebut di museum, Setneg sebagai Satker akan mengajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada Kemenkeu atas ke-12 barang tersebut. PSP juga akan diajukan atas barang-barang yang pernah dilaporkan ke KPK di tahun 2017 oleh Jokowi dan beberapa pejabat lainnya dari Raja Salman yang nilainya mencapai Rp 108 miliar.
"KPK mengapresiasi rencana Sekretariat Presiden untuk menyimpan barang-barang gratifikasi yang pernah dilaporkan Jokowi di Museum Gratifikasi yang akan dibangun sebagai sebuah pembelajaran," katanya.
Berikut ini deretan gratifikasi yang dilaporkan Jokowi:
