Kamis 12 Oktober 2017, 16:03 WIB
KPK: 2 Kuda Sandalwood yang Dilaporkan Jokowi Jadi Milik Negara
Salah satu kuda yang dilaporkan Jokowi ke KPK (Dok. Direktorat Gratifikasi KPK)
Jakarta - Dua kuda yang diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari warga Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah ditetapkan sebagai milik negara. Kuda-kuda itu saat ini berada di Istana Bogor untuk pemeliharaannya.
"Sudah ditetapkan menjadi milik negara pada tanggal 25 September 2017. Pemeliharaan dilakukan Istana Negara di Istana Bogor," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono ketika dihubungi, Kamis (12/10/2017).
Kuda itu sebelumnya diterima Presiden pada 25 Juli 2017 dan dilaporkan ke KPK pada 22 Agustus 2017. Kuda jantan yang dilaporkan Jokowi merupakan jenis Sandalwood dan disebut berusia 7 tahun. Nilainya sekitar Rp 70 juta.
Tak hanya itu, Giri juga menyebut KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto melaporkan penerimaan kuda jenis serupa pada 20 September 2017. Kuda itu juga telah dinyatakan milik negara.
"Presiden telah menjadi teladan pelaporan gratifikasi, demikian KSAU. Pelaporan gratifikasi pemberian kuda kali ini sekaligus menekankan bahwa yang wajib menolak dan melaporkan gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, termasuk TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan lainnya," tutur Giri.
(nif/dhn)
"Sudah ditetapkan menjadi milik negara pada tanggal 25 September 2017. Pemeliharaan dilakukan Istana Negara di Istana Bogor," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono ketika dihubungi, Kamis (12/10/2017).
Kuda itu sebelumnya diterima Presiden pada 25 Juli 2017 dan dilaporkan ke KPK pada 22 Agustus 2017. Kuda jantan yang dilaporkan Jokowi merupakan jenis Sandalwood dan disebut berusia 7 tahun. Nilainya sekitar Rp 70 juta.
Tak hanya itu, Giri juga menyebut KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto melaporkan penerimaan kuda jenis serupa pada 20 September 2017. Kuda itu juga telah dinyatakan milik negara.
"Presiden telah menjadi teladan pelaporan gratifikasi, demikian KSAU. Pelaporan gratifikasi pemberian kuda kali ini sekaligus menekankan bahwa yang wajib menolak dan melaporkan gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, termasuk TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan lainnya," tutur Giri.
(nif/dhn)
