ADVERTISEMENT

Round-Up

Ramai-ramai Desak Buzzer Ditertibkan Kala Pemerintah Minta Dikritik

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 11 Feb 2021 07:26 WIB
Young woman using cell phone to send text message on social network at night. Closeup of hands with computer laptop in background
Foto: Ilustrasi media sosial (Thinkstock)

PKB

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Syaiful Bahri Anshori, meminta pemerintah menindak para buzzer yang 'kurang ajar' terhadap masyarakat pengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Syaiful menyebut masyarakat menjadi takut mengkritik Jokowi karena buzzer.

"Buzzer-buzzer yang kurang ajar itu harus diselesaikan dulu gitu loh," kata Syaiful kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).

Syaiful menyebut masyarakat menjadi takut karena tak jarang kritik mereka justru dianggap menjatuhkan pemerintahan. Mantan Ketua DPP PKB itu mengimbau agar tidak ada lagi anggapan seperti itu.

"Karena ini terus terang orang-orang sipil ini merasa takut. Ada orang yang kritik Pak Jokowi dianggapnya menjatuhkan pemerintahan. Itu harus diselesaikan dulu hal-hal yang seperti itu," sebut Syaiful.

PAN

Sementara itu, PAN mengingatkan jangan sampai kritik justru berujung kriminalisasi.

"Menurut saya sangat baik. Menerima kritik itu adalah sikap yang menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik, terutama dalam berdemokrasi. Jadi itu dilindungi oleh UU. Kritik yang disampaikan pemerintah itu bisa dijawab dengan baik. Jadi mereka punya hak jawab juga," kata Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).

Terkait dengan adanya buzzer, Saleh meminta aparat kepolisian melakukan penertiban. Terlebih, buzzer yang menimbulkan kerusuhan.

"Buzzer itu kan diatur dalam UU ITE, ketika buzzer itu melampaui batas dan menimbulkan persengketaan di masyarakat tentu pemerintah, dalam hal ini kepolisian, bisa diproses mereka," ujarnya.


(rdp/lir)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT