Pengkritik Jokowi Takut Diserang Buzzer, Ini Kata KSP

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 10 Feb 2021 12:58 WIB
Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian
Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian (Foto: dok. istimewa)
Jakarta -

Fenomena buzzer di media sosial acap kali menyerang pihak yang mengkritik maupun mendukung kebijakan pemerintah. Pemerintah pun menegaskan siap menerima kritik. Kantor Staf Presiden (KSP) mengamini hal tersebut dan menegaskan pemerintah tidak memakai buzzer untuk membungkam kritik.

"Yang pertama, buzzer bukan pemerintah. Kalau kemudian oposisi diserang buzzer, itu bukan pemerintah. Harus dipisahkan. Kedua, siapa pun yang berkomentar di media sosial harus siap menerima serangan atau kritikan balik dari mereka yang ada di media sosial atau netizen. Itu sudah biasa. Artinya, bukan cuma oposisi, pemerintah juga, kalau saya di media sosial pasti mendapatkan kecaman, kritikan, karena buzzer itu bukan hanya membela pemerintah, tapi bela oposisi juga banyak," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian saat dihubungi, Rabu (10/2/2021).

KSP menyitir pernyataan Presiden Jokowi bahwa kritik diperlukan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Tetapi, jika kritik itu kemudian diserang buzzer di media sosial, kata KSP, itu tidak terkait pemerintah.

"Pemerintah tetap, seperti kata Presiden, tetap pada posisi kritik itu baik buat pemerintah, agar kerja pemerintah terevaluasi dan ada perbaikan secara terus-menerus. Tetapi, kalau orang takut kritik karena buzzer, itu bukan persoalan pemerintah karena semuanya mengalami itu. Baik pemerintah maupun bukan pemerintah di media sosial harus menerima dinamika itu. Jangan kemudian mengatakan takut kritik karena takut buzzer," kata Donny.

KSP menegaskan pemerintah tidak pernah menggunakan buzzer di media sosial untuk menyampaikan kinerja pemerintah karena memiliki humas di kementerian/lembaga untuk menjalankan tugas itu. Adapun buzzer 'propemerintah', sebut KSP, adalah mereka yang secara militan mendukung Jokowi atau pemerintahannya.

"Pemerintah tidak memerlukan buzzer, ya memang tidak memerlukan, karena pemerintah sudah menyampaikan programnya lewat humas kementerian/lembaga, juru bicara. Memang tidak memerlukan, tetapi kan kita tidak bisa melarang mereka yang notabene loyalis, yang membela kebijakan Pak Jokowi," ujar Donny.

KSP mempersilakan masyarakat mengadukan ke polisi apabila buzzer 'propemerintah' diduga melakukan tindak pidana. "Sejauh memang tidak ada hukum yang dilanggar, kalau ada pidana, silakan diadukan dan diproses hukum. Pemerintah juga akan mendukung jika ada unsur pidananya, misalnya ada ujaran kebencian, hasutan, fitnah," ujar Donny.

KSP menambahkan pemerintah hanya dapat mengimbau buzzer agar beretika di media sosial. Sebab, buzzer dikatakan tidak ada unsur organik dengan pemerintah.

"Karena bukan pemerintah, maka (buzzer) tidak bisa diredam. Paling hanya mengimbau, tapi kan karena bukan organik pemerintah, tidak bisa diapa-apakan. Kalau saya bisa, atasan saya Kepala Staf (Kepresidenan) bisa menegur saya. Tapi kalau buzzer kan tidak ada hubungan organik antara pemerintah dan para buzzer," ucap Donny.

Sebelumnya, pemerintah memberikan penegasan siap menerima kritik yang keras sekalipun supaya pembangunan lebih terarah. Pemerintah menerima kritik sebagai bagian dari berdemokrasi.

"Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah. Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2021 seperti ditayangkan akun YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2).

Dalam kesempatan terpisah, Kwik Kian Gie menyampaikan ketakutannya menyampaikan kritik lantaran langsung diserang buzzer. Simak di halaman selanjutnya...

Selanjutnya
Halaman
1 2