MAKI Adukan Penyidik Kasus Ekspor Benur dan Bansos ke Dewas KPK

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 10 Feb 2021 17:23 WIB
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.
Koordinator MAKI, Boyamin (Foto: Farih/detikcom)
Jakarta -

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengadukan penyidik KPK yang menangani kasus dugaan suap ekspor benih lobster atau benur dan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Corona ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. MAKI menilai para penyidik menelantarkan izin penggeledahan.

"Kami mengadukan penyidik perkara korupsi ekspor benur lobster Kementerian Kelautan dan Perikanan tersangka Edhy Prabowo dkk diduga menelantarkan izin penggeledahan yang telah diberikan oleh Dewas KPK dan hal ini diduga terjadi dalam penanganan perkara korupsi penyaluran sembako bansos Kemensos dengan tersangka Juliari Batubara dkk," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/2/201).

Boyamin mengatakan dugaan penelantaran izin penggeledahan ini didasarkan pada pemantauan pemberitaan media massa. Dia menyebut pemberitaan kegiatan penggeledahan dua perkara tersebut sangat sedikit.

"Kami berkeyakinan Dewas KPK telah banyak memberikan izin penggeledahan dalam dua perkara tersebut. Jika boleh menduga, kami memperkirakan adanya puluhan izin penggeledahan pada dua perkara tersebut," ucapnya.

"Namun hingga saat ini belum dilakukan kegiatan penggeledahan sebagaimana mestinya sehingga menjadikan perlambatan kemajuan penanganan perkara aquo," tambahnya.

Dia meminta Dewas KPK memanggil penyidik dan atasan penyidik kedua perkara tersebut. Menurutnya, pemanggilan para penyidik itu untuk memastikan apakah izin penggeledahan telah dijalankan dan telah diselesaikan sebagaimana mestinya.

"Jika kemudian terbukti terjadi penelantaran mohon untuk diberikan teguran dan atau sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku," katanya.

Anggota Dewas KPK, Harjono, menyebut dirinya belum menerima pengaduan tersebut. Dia memperkirakan laporan tersebut masih berada di sekretariat.

"Belum sampai ke saya, mungkin masih di sekretariat," katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap ekspor benur. Salah satunya adalah eks Menteri KP, Edhy Prabowo. Enam orang lainnya adalah Safri sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misanta sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Siswadi sebagai pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Ainul Faqih sebagai staf istri Edhy Prabowo, Amiril Mukminin sebagai sekretaris pribadi Edhy Prabowo, serta seorang bernama Suharjito sebagai Direktur PT DPP.

Dari keseluruhan nama itu, hanya Suharjito yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, sisanya disebut KPK sebagai penerima suap.

Tonton juga Video: Penjual 24.000 Ekor Benur Ilegal Diciduk di Banten

[Gambas:Video 20detik]



Secara singkat, PT DPP merupakan calon eksportir benur yang diduga memberikan uang kepada Edhy Prabowo melalui sejumlah pihak, termasuk dua stafsusnya. Dalam urusan ekspor benur ini, Edhy Prabowo diduga mengatur agar semua eksportir melewati PT ACK sebagai forwarder dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

KPK menduga suap untuk Edhy Prabowo ditampung dalam rekening anak buahnya. Salah satu penggunaan uang suap yang diungkap KPK adalah ketika Edhy Prabowo berbelanja barang mewah di Amerika Serikat (AS), seperti jam tangan Rolex, tas LV, dan baju Old Navy

KPK telah melakukan sejumlah penggeledahan terkait kasus ini. Antara lain di kompleks rumah dinas DPR hingga gedung KKP.

Selain itu, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi bansos Corona. Dia dijerat bersama empat orang lainnya, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke.

Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos. Sedangkan dua nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos.

KPK menduga Juliari menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp 300 ribu per paket. Total setidaknya KPK menduga Juliari Batubara sudah menerima Rp 8,2 miliar dan Rp 8,8 miliar.

KPK telah melakukan sejumlah penggeledahan terkait kasus ini. Antara lain di rumah Dirjen Limjamsos Kemensos.

(fas/haf)