KPK Geledah Kompleks Rumah Dinas DPR terkait Ekspor Benur, Ini yang Disita

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 04 Des 2020 14:41 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Gedung KPK (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus ekspor benur. Penggeledahan itu dilakukan pada Kamis (3/12/2020) di kompleks rumah dinas DPR, Jalan Kalibata, Jakarta Selatan.

"Penanganan perkara tersangka EP dan kawan-kawan, Kamis (3/12) tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kompleks rumah dinas DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan sampai dengan pukul 24.00 WIB," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (4/12).

Ali mengungkapkan, dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen. Selain itu, penyidik menyita barang elektronik yang punya keterkaitan dengan perkara ini.

"Adapun dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan dan diamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik yang terkait dengan perkara ini," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, KPK juga telah menggeledah rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo. Dari hasil penggeledahan itu, KPK menyita 8 unit sepeda yang diduga hasil penerimaan suap dalam kasus ekspor benih lobster atau benur.

"Pada penggeledahan tersebut, ditemukan dan diamankan antara lain sejumlah dokumen terkait perkara ini, barang bukti elektronik dan 8 unit sepeda yang pembeliannya diduga berasal dari penerimaan uang suap," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis (3/12).

Selain itu, KPK menyita mata uang rupiah dan mata uang asing senilai Rp 4 miliar. Ali menyebut penyidik akan segera menganalisis barang yang diamankan tersebut untuk bisa disita sebagai alat bukti.

"Ditemukan juga sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing dengan total senilai sekitar Rp 4 miliar. Tim penyidik akan menganalisa seluruh barang dan dokumen serta uang yang ditemukan dalam proses penggeledahan tersebut untuk selanjutnya segera dilakukan penyitaan untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini," ungkap Ali.

Dalam kasus ini, 7 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu:

Sebagai penerima:
1. Edhy Prabowo (EP), Menteri KKP;
2. Safri (SAF), Stafsus Menteri KKP;
3. Andreau Pribadi Misanta (APM), Stafsus Menteri KKP;
4. Siswadi (SWD), Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK);
5. Ainul Faqih (AF), Staf istri Menteri KKP; dan
6. Amiril Mukminin (AM)

Sebagai pemberi:
7. Suharjito (SJT), Direktur PT DPP.

Selanjutnya
Halaman
1 2