.webp)
Isu reshuffle jilid II kabinet pemerintahan Jokowi Widodo-Ma'ruf Amin berembus kencang. Embusan isu itu segera dipadamkan oleh pihak Istana.
Adalah Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman yang menangkis isu tersebut. Fadjroel Rahman menegaskan tidak ada perombakan kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Tidak ada rencana reshuffle," kata Fadjroel Rahman kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isu reshuffle jilid II mulanya diembuskan oleh Ketum JoMan, Immanuel Ebenezer atau Noel. Noel menyebut akan ada 1-3 menteri yang akan di-reshuffle. Namun dia tidak mengetahui siapa nama menteri yang akan dirombak pada reshuffle jilid II itu.
"Reshuffle jilid 2. Katanya sih dekat-dekat ini," kata Noel kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).
Embusan isu reshuffle kabinet Jokowi_ma'ruf ini juga diperkuat oleh politikus PKB, Faisol Riza. Namun, menurut Faisol, reshuffle tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Tidak dalam waktu dekat. Tapi ada catatan," kata Faisol kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).
Faisol belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal info reshuffle tersebut. Ia meminta masyarakat menunggu.
"Ha-ha-ha... nanti saja kalau sudah lebih terang," katanya.
Informasi yang beredar, ada dua posisi yang bakal di-reshuffle, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Faisol membenarkan salah satu dari dua info tersebut, tapi tidak menyebut pasti mana yang benar.
Isu reshuffle ini juga ditanggapi oleh partai di luar koalisi pemerintah, PKS. PKS berharap reshuffle tak didasari adanya kepentingan politik.
"Reshuffle itu kewenangan Pak Jokowi, bukan kewenangan PKS. Oh, itu sah-sah saja, jangankan 2 kali, 3 kali 4 kali (reshuffle) juga nggak masalah," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kepada wartawan di kompleks parlemen MPR/DPR, Rabu (3/2).
Jazuli mengatakan reshuffle berkali-kali tak jadi masalah dilakukan asalkan berdasarkan pada penilaian kinerja menteri. Jazuli menuturkan, jika menteri tak menunjukkan performa kerja yang baik, lebih baik diganti.
"Jadi yang PKS paling harapkan, pertama, reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Yang kedua, reshuffle itu jangan gara-gara kepentingan dan tarikan-tarikan politik, tetapi lebih pada hasil evaluasi kinerja para menteri di kabinet. Yang tidak baik, ya, diganti, silakan saja," ucapnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini juga menyebut lebih baik tidak ada pemisahan antara orang dari kalangan profesional dan kalangan parpol saat penunjukan menteri. Menurutnya, banyak orang profesional yang juga berasal dari parpol.
"PKS tidak terlalu yang sering, apa itu, kalau reshuffle memisahkan profesional atau parpol. Orang parpol banyak yang profesional, kami di PKS termasuk yang nggak suka memisahkan profesional atau orang parpol itu, karena banyak orang parpol yang juga profesional," ujarnya.
