Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Ben Brahim-Ujang Iskandar meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengesampingkan penerapan ambang batas sesuai Peraturan MK No 6 Tahun 2020. Sebab, ditemukan kecurangan bersifat fundamental.
Pernyataan ini disampaikan Ramdansyah selaku kuasa hukum calon gubernur nomor urut 01 menanggapi jawaban KPU Provinsi Kalteng dan pihak terkait pada sidang di MK.
"Kami meminta MK mengesampingkan penerapan ambang batas karena ada kecurangan yang terjadi dan sifatnya fundamental," ujar Ramdansyah kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).
Ramdansyah menyebutkan tiga contoh putusan MK yang mengabaikan selisih ambang batas. Pertama, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017. MK tidak menggunakan penerapan ambang batas dan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
Kedua, Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017. MK menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini.
Ketiga, Putusan MK Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018. Dalam Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Mimika. MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan surat keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di delapan distrik.
"Dalam gugatan Ben-Ujang, KPU dan Bawaslu diduga tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada Kalimantan Tengah 2020. Kami menyakini MK akan meneruskan sidang gugatan kami," ujarnya.
Ramdansyah menyebutkan beberapa indikasi ketidaknetralan termohon seperti penggunaan slogan 'Kalteng Batuah', yang sengaja dan sadar digunakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
Kecurangan yang bersifat fundamental lainnya adalah adanya pembiaran oleh KPU dan Bawaslu Kalteng atas penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Serangkaian dugaan kecurangan fundamental itu juga telah dilaporkan ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
