.webp)
Karena penolakan dari BPN, Asdianti mengaku akhirnya kembali berkonsultasi dengan pihak Balai Taman Nasional Takabonerate. Dia lalu kembali mengajukan diri untuk mengelola lahan, kali ini Asdianti memilih lahan di Pulau Lantigiang.
"Akhirnya saya ambil lagi Lantigiang dengan minta sertifikat pengolaan bukan sertifikat hak kepemilikan, karena kawasan itu tidak boleh dimiliki, tapi berarti bisa dikelola dong. Maka saya minta sertifikat pengelolaan. Saya minta semua syarat-syaratnya itu, apa saja syarat-syaratnya. Supaya bisa mengelola saya penuhi syarat-syaratnya," katanya.
Hanya, kata Asdianti, upayanya tersebut tak lagi mendapat respons dari pihak Balai Taman Nasional Takabonerate. Alhasil, Asdianti menggugat Balai Taman Nasional Takabonerate ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Hingga) Juni 2020 ternyata tidak ada jawaban dari pihak balai. Akhirnya saya lapor ke PTUN Makassar, sidang 6 kali dikabulkan lah permohonan saya, akhirnya tembus pertimbangan teknis untuk penerbitan sertifikat pengelolaan yang saya minta seusai permohonan saya kan," jelas Asdianti.
Usai mendapatkan hak pengelolaan PulauLantigiang dariPTUN Makassar,Asdianti lalu meminta izin untuk membeli lahan di Pulau Lantigiang yang telah dimiliki warga bernamaSyamsul Alam. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya>>>
