Yang Perlu Diwaspadai RI dari Gejolak Kudeta di Myanmar

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Senin, 01 Feb 2021 14:00 WIB
Bagan,Myanmar-March 4,2012:Election 2012 poster of Aung San Suu Kyi and her party,NLD, the National League for Democracy.
Foto: Aung San Suu Kyi (Getty Images/lonelytrave)
Jakarta - Myanmar sedang bergejolak setelah tokoh politik terkemuka, Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar ditahan oleh militer. Indonesia disebut perlu mewaspadai beberapa dampak geopolitik dari gejolak ini.

Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Teuku Rezasyah mengingatkan bahwa sesama negara ASEAN untuk saling menahan diri. Bahkan, jika ada gelombang kritik dari luar ASEAN, Indonesia harus turut mengingatkan.

"Kalaupun terjadi gelombang kritik yang luar biasa dari luar ASEAN, maka Indonesia dan negara-negara dalam ASEAN lainnya akan meminta para pengkritik tersebut menahan diri, guna mencegah pihak militer Myanmar terpancing untuk melakukan perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ASEAN Charter," kata Rezasyah saat dihubungi, Senin (1/2/2021).

Peringatan yang disampaikan olehnya ini bukan tanpa sebab. Menurutnya, dikhawatirkan pemerintah transisi Myanmar saat ini bisa memainkan sebuah skenario.

"Dikhawatirkan, pemerintahan transisi yang sedang dipimpin kalangan militer ini akan tanpa sadar memainkan sebuah skenario, guna mengambil manfaat dari persaingan AS-RRC di Asia Tenggara," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa bergesernya Myanmar dalam berbagai kesepakatan harus diwaspadai. Termasuk terkait Laut China Selatan.

"Adapun tindakan yang perlu diwaspadai dari sebuah pemerintahan transisi seperti ini adalah bergesernya Myanmar dari berbagai kesepakatan yang menyangkut Laut China Selatan; serta Zone of Peace, Freedom and Neutrality (Zopfan)," tuturnya.

Selain itu, hubungan ekonomi China dan Myanmar pun perlu diperhatikan. Hal ini bisa berpotensi membuat Myanmar memakai ASEAN sebagai rujukan politik.

"Mengingat kerapatan ekonomi antara Myanmar dan RRC, dikuatirkan pemerintahan transisi ini berpotensi menolak menjadikan ASEAN sebagai rujukan politik luar negerinya, namun justru berpaling ke RRC," tuturnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2