.webp)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk keras tindakan penahanan militer terhadap para pemimpin Myanmar, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, dalam sebuah kudeta.
"Sekretaris Jenderal mengutuk keras penahanan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint dan para pemimpin politik lainnya menjelang sesi pembukaan parlemen baru Myanmar," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Senin (1/2/2021)
"Kejadian ini menjadi pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juru bicara PBB itu mengatakan pemilihan umum pada November 2020 telah memberikan mandat kuat bagi Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang menaungi Suu Kyi, yang mencerminkan keinginan dari rakyat Myanmar untuk melanjutkan reformasi demokrasi yang dimenangkan dengan susah payah.
Dalam pernyataannya, Guterres menyerukan kepada militer Myanmar untuk menghormati keinginan rakyat dan mematuhi norma-norma demokrasi, dan menyelesaikan setiap masalah lewat dialog damai.
"Semua pemimpin harus bertindak demi kepentingan yang lebih besar bagi reformasi demokrasi Myanmar, terlibat dalam dialog yang bermakna, menahan diri dari kekerasan dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental," kata pernyataan itu.
Dewan Keamanan PBB akan mengutus perwakilannya di Myanmar, Christine Schraner untuk mengadakan pertemuan pada Kamis (4/2) di Myanmar. Pertemuan itu bisa dimajukan karena perkembangan kudeta ini, kata seorang diplomat kepada AFP.
Sementara itu, Amerika Serikat dan Australia turut mengecam tindakan Militer Myanmar tersebut. Kedua negara itu menuntut pembebasan para pejabat Myanmar yang ditahan, termasuk Aung San Suu Kyi.
"Amerika Serikat menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan.
Kami "mendesak militer dan semua pihak lain untuk mematuhi norma demokrasi dan supremasi hukum, dan membebaskan mereka yang ditahan hari ini," tambahnya.
Pemerintah Australia juga menuntut agar militer Myanmar segera membebaskan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para pemimpin terpilih lainnya.
"Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati aturan hukum, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah," kata Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne.
