ADVERTISEMENT

Round-Up

Klaim Milik Nenek Moyang di Balik Penjualan Pulau Lantigiang

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 31 Jan 2021 06:38 WIB
Ilustrasi sengketa lahan Pulau Pari
Foto: Ilustrator: Edi Wahyono

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mendukung polisi menindaklanjuti kasus ini. Siti menegaskan terus memantau perkembangan kasus ini.

"Saya mendukung langkah Polres Selayar. Karena, jangankan jual-beli pulau, masuk saja ke Taman Nasional itu harus dengan izin petugas, kecuali masyarakat lokal yang dalam kerja sama kemitraan dan pembinaan oleh Taman Nasional. Saya mengikuti terus perkembangan dari Jakarta," ujar Siti Nurbaya kepada detikcom, Sabtu (30/1/2021).

Pengelolaan kawasan Taman Nasional memang masuk otoritas Kementerian LHK. Siti lalu menjelaskan duduk perkara soal kasus penjualan tanah di Pulau Lantigiang.

"Terkait proses hukum jual-beli Pulau Lantigiang yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dimaksud dilakukan atas permohonan proses hukum Ditjen Konservasi yang diusulkan pada Juni 2020," ujar Siti.

Siti menerangkan, pada 2019 sudah ada indikasi kasus penjualan tanah di Pulau Lantigiang, tapi belum ada bukti cukup. Lalu pada 2020, pihak Taman Nasional Taka Bonerate mendapatkan bukti kopi surat jual-beli yang dilampirkan lampiran PT Selayar Mandiri Utama.

"Balai Taman Nasional Taka Bonerate, setelah diketahui pasti saat melihat kopi surat jual-beli yang dilampirkan lampiran PT Selayar Mandiri Utama yang mengajukan pertimbangan teknis tertanggal 17 Juni 2020. Pada 2019, sudah ada indikasinya, namun belum ada bukti yang cukup," kata Siti.

Pada akhir Desember 2020, Balai Taman Nasional Taka Bonerate berkonsultasi dengan Polres Selayar dan kasus ini diproses pada Januari 2021. Pulau Lantigiang pada 2021 telah ditetapkan menjadi satu wilayah resor pengelolaan/pengawasan.

"Pulau Lantigiang, seluas sekitar 5,6 hektare merupakan zona pemanfaatan dalam rencana/zonasi pengelolaan Taman Nasional Taka Bonerate. Pulau tersebut tidak berpenghuni dan tidak ada aktivitas masyarakat. Pada 2021 ini telah ditetapkan untuk Pulau Lantigiang menjadi satu wilayah resor pengelolaan/pengawasan dengan pertimbangan pulau rawan aktivitas destructive fishing dan jual-beli pulau," jelas Siti.


(idh/idh)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT