Round-Up

5 Hal Baru di Draf RUU Pemilu

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 27 Jan 2021 05:11 WIB
Seorang pelajar keluar dari bilik suara usai memilih ketua OSIS dengan sistem e-voting pada kegiatan Pemlihan Ketua Umum OSIS (Pemilos) di SMK 2 Solo, Jawa Tengah, Senin (27/2). Kegiatan pemilihan ketua OSIS dengan sistematika menyerupai pemilihan umum yang digagas Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut untuk memberikan pendidikan berpolitik kepada pemilih pemula serta tata cara pemilihan umum. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc/17.
Foto: Ilustrasi pemilu (AntaraFOTO)
Jakarta -

Rancangan Undang-undang Pemilu tengah digodok di DPR. Ada sejumlah hal baru dalam RUU yang merevisi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini.

RUU Pemilu sendiri masuk Prolegnas Prioritas 2021. Draf RUU Pemilu sudah diserahkan Komisi II DPR ke Baleg DPR.

Ada sejumlah poin-poin baru yang tadinya tak ada dalam UU No 7 Tahun 2017 yang masih berlaku. Berikut ini 5 poin dalam draf RUU Pemilu:


1. Larangan Nyapres-Nyaleg Bagi Eks HTI

Eks HTI dilarang mencalonkan diri dalam Pilpres dan Pileg. Aturan soal peserta pemilu ini tertuang dalam Draf RUU Pemilu BAB I Peserta Pemilu yang mengatur persyaratan pencalonan. Draf ini diterima dari Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek), Senin (25/1/2021).

Aturan mengenai persyaratan pencalonan yang melarang eks anggota HTI mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, anggota legislatif hingga kepala daerah tertuang dalam Pasal 182 ayat (2) huruf jj.

"jj. bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," demikian bunyi pasal tersebut.

Draf RUU Pemilu ini menyetarakan eks HTI dengan PKI. Di Pasal 182 ayat (2) huruf ii, bekas PKI atau orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI juga dilarang mengikuti pilpres hingga pilkada.

"ii. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.3O.S/PKI," demikian pasal tersebut.

Seperti diketahui, HTI resmi dibubarkan dan dilarang pada 19 Juli 2017. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) menyatakan HTI dibubarkan.

2. Jadwal Pilkada 2022

Pasal mengenai jadwal Pilkada 2022 tertuang dalam Pasal 731 Ayat (2). Disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah hasil Pilkada 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.

Berikut ini bunyi lengkap Pasal 731 Draf RUU Pemilu:


Pasal 731
(1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020.
(2) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.
(3) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.

Meski demikian, jadwal pilkada yang tertuang di Pasal 731, termasuk Pilkada 2022 bisa ditunda jika terjadi bencana nonalam seperti yang termaktub di Pasal 732 draf RUU Pemilu Saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi COVID yang ditetapkan sebagai bencana nonalam.

Pasal 732
(1) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731 tidak dapat dilaksanakan karena bencana nonalam, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda dan dijadwalkan kembali setelah bencana nonalam berakhir.
(2) Penetapan jadwal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU setelah melakukan pertemuan konsultatif bersama DPR, Pemerintah, Bawaslu dan DKPP.


3. Ambang Batas DPR

Partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 5 persen. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 217 (Draf Revisi UU Pemilu)

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Jika dibandingkan dengan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sedang berlaku saat ini, ada kenaikan 1%. Dalam pasal UU Pemilu disebutkan bahwa ambang batas perolehan suara minimal yang harus dipenuhi parpol ialah 4%. Aturan ini tertuang dalam Pasal 414.

Pasal 414 (UU Pemilu)
(1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.


4. Ambang Batas DPRD

Aambang batas perolehan suara untuk anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota itu diatur dalam Pasal 566 dan Pasal 577. Untuk ambang batas DPRD Provinsi ditentukan sedikitnya 4% dari suara sah nasional. Sedangkan untuk ambang batas DPRD Kabupaten/Kota sedikitnya 3%.

Begini bunyi pasalnya:


Pasal 566

KPU Provinsi menetapkan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (Empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248.

Pasal 577

KPU Kabupaten/Kota menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Aturan mengenai ambang batas DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota ini tidak ada dalam UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang saat ini masih berlaku. Aturan ambang batas hanya berlaku untuk DPR.

5. Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah

Dalam draf RUU Pemilu, istilah Pemilu Nasional muncul dalam Pasal Ayat (2). Pemilu Nasional ini mencakup Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hingga Pemilu DPRD. Istilah Pemilu Nasional ini sebelumnya tidak ada dalam UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang masih berlaku.

Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 1

2. Pemilu Nasional adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, ada pengaturan jadwal Pemilu Daerah yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. Sedangkan Pemilu Nasional dijadwalkan untuk tahun 2024.

Pasal 734
(1) Pemilu Daerah pertama diselenggarakan pada tahun 2027, dan untuk selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.
(2) Pemilu Nasional pertama diselenggarakan pada tahun 2024, dan untuk selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

(rdp/rdp)