Perludem Nilai Pelarangan Eks Anggota HTI Maju Pemilu Berlebihan

Foto: Titi Anggraini (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta -

Dalam draf RUU Pemilu diatur mengenai pelarangan mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengikuti kontestasi pilpres, pileg hingga pilkada. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai aturan tersebut berlebihan.

"Pasal tersebut sebenarnya cukup berlebihan ya mengingat ada beberapa putusan MK terdahulu yang bisa menjadi pertimbangan dalam membuat pengaturan terkait pencalonan bekas anggota HTI," ujar Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini saat dihubungi, Senin (25/1/2021).

Titi mengatakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan syarat caleg terkait bukan mantan anggota organisasi terlarang. Sehingga menurutnya mantan anggota organisasi terlarang tetap dapat mencalonkan diri di pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD berikutnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi 011-017/PUU-I/2003 yang membatalkan ketentuan persyaratan caleg dalam Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi 'bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya'," ujar Titi.

"Sehingga dalam pemilu-pemilu setelahnya, mereka bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya, bisa mencalonkan di pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun untuk pemilu presiden memang masih berlaku larangan tersebut," sambungnya.

Titi juga menyebut terdapat putusan MK yang mengatur masa jeda bagi mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri. Sehingga menurutnya, aturan ini juga dapat diberlakukan bagi pencalonan mantan anggota HTI.

"Selain itu juga ada Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 yang mengatur masa jeda selama 5 tahun bagi pencalonan mantan terpidana yang ingin maju pilkada. Nah saya kira ketentuannya untuk pencalegan bekas anggota HTI, bisa diberlakukan pengaturan moderat berupa pemberlakuan masa jeda sebelum pencalonan seperti halnya pencalonan bagi mantan terpidana sebagaimana terdapat dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019," ujar Titi.

Namun menurutnya, bila masa jeda tersebut tidak bisa diterapkan maka ketentuan dapat dibuat sesuai dengan putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003.

"Atau bila tidak mau mengatur seperti itu, ketentuannya dibuat sepenuhnya seperti Putusan MK No.011-017/PUU-I/2003. Hanya saja teknisnya yang harus diatur dengan baik dan komprehensif," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, draf RUU Pemilu melarang eks HTI ikut Pilpres, Pileg hingga Pilkada. Dalam draf RUU Pemilu tersebut mantan HTI setara dengan PKI.

Aturan soal peserta pemilu ini tertuang dalam Draf RUU Pemilu BAB I Peserta Pemilu yang mengatur persyaratan pencalonan. Mengenai persyaratan pencalonan yang melarang eks anggota HTI mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, anggota legislatif hingga kepala daerah tertuang dalam Pasal 182 Ayat (2) huruf jj.

"jj. bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," demikian bunyi pasal tersebut.

Halaman 1 2

Selanjutnya