Kasus plagiat hingga dugaan korupsi mencuat di Universitas Sumatera Utara (USU). Dua kasus itu muncul menjelang pergantian Rektor USU dari Prof Runtung Sitepu ke Dr Muryanto Amin.
Isu plagiat pertama kali muncul setelah Muryanto terpilih sebagai Rektor USU 2021-2026. Dekan FISIP USU tersebut dilaporkan seseorang soal dugaan plagiat atas karyanya sendiri alias self-plagiarism.
Laporan itu kemudian diproses oleh pihak USU. Setelah melewati pemeriksaan oleh tim yang terdiri dari guru besar USU, Runtung Sitepu kemudian mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan Muryanto terbukti melakukan self-plagiarism.
Muryanto dinyatakan memplagiat karya ilmiahnya sendiri yang berjudul 'A New Patronage Network of Pemuda Pancasila in Governor Election of North Sumatera' yang dipublikasikan pada jurnal Man in India. Karya tersebut dinilai plagiat dari karya Muryanto sendiri yang dalam bahasa Indonesia berjudul 'Relasi Jaringan Organisasi Pemuda dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara'.
 Dr Muryanto Amin (dok. situs resmi FISIP USU) |
Kubu Muryanto tak tinggal diam dan menyatakan akan mengajukan banding atas SK nomor 82/UN5.1.R/SK/KPM/2021 yang diteken Runtung pada 14 Januari 2021. Pihak Muryanto juga menuding SK tersebut politis.
"Bahwa kami menduga pelaksanaan proses penjatuhan sanksi pelanggaran berat terhadap klien kami adalah tindakan politis," kata kuasa hukum Muryanto, Hasrul Benny Harahap, di Medan, Sabtu (16/1/2021).
Tudingan tersebut ditepis oleh Runtung. Dia menegaskan SK tersebut dikeluarkan setelah melewati berbagai proses dan pertimbangan.
"Kenapa orang mengatakan politis, kenapa nggak substansi dari putusan itu benar atau nggak. Kenapa nggak ke situ? Kok politis, politis, itu yang saya sama sekali tidak terima dan sulit saya maafkan kalau dikatakan politis. Karena sama sekali tidak pernah saya lakukan sepanjang hidup saya untuk hal-hal seperti ini menzalimi orang," ujar Runtung.
Dia pun mempersilakan jika kubu Muryanto mau mengajukan banding. Dia mengaku tak masalah SK yang ditekennya itu ditinjau ulang.
Pihak Kemendikbud juga telah buka suara. Menurut Kemendikbud, self-plagiarism masih menjadi perdebatan di dunia dan belum ada aturan soal sanksi untuk self-plagiarism.
"Self-plagiarism belum diatur, dalam dunia internasional juga masih debatable," ujar Dirjen Dikti Kemendikbud, Nizam.
Lihat juga video saat 'Sebut Bom Surabaya Pengalihan Isu, Dosen USU Ditahan':
