.webp)
PD Ingatkan Jangan Ada Penyimpangan
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Herman Khaeron, mewanti-wanti jangan sampai ada penyimpangan dalam proses vaksinasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BUMN harus menjalankan tugas ini dengan baik, dan jangan ada penyimpangan," ujar Herman, kepada wartawan, Senin (11/1/2021).
Herman mengatakan vaksin ini merupakan upaya pemerintah dalam memerangi COVID-19. Terlebih vaksin ini telah melalui tahapan pemeriksaan di MUI dan BPOM.
Herman berharap vaksin dapat berjalan dengan efektif meski terdapat efek samping yang ditimbulkan. Menurutnya, pemerintah harus tetap memantau masyarakat meski nantinya vaksin telah diberikan.
Golkar Pesan Terapkan Disiplin Prokes
Komisi IX DPR RI meminta pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tetap harus diiringi dengan penerapan disiplin protokol kesehatan (prokes).
"Walaupun vaksinasi segera berjalan Rabu 13 Januari harus paralel dengan disiplin dan kepatuhan masyarakat. Disiplin masyarakat laksanakan protokol kesehatan digalakkan, dilakukan bersamaan dengan operasi yustisi oleh Polri TNI dan aparat pemda Satpol PP disertai sanksi secara terukur di lapangan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena kepada wartawan, Senin (11/1/2021).
"Vaksinasi harus dibarengi kesadaran rakyat untuk jalankan 3M plus 2M, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas," sambungnya.
Politikus Partai Golkar itu juga mengajak para tokoh bangsa menyukseskan program vaksinasi. Ia kembali menegaskan agar disiplin protokol kesehatan (prokes) tetap konsisten dilaksanakan.
Pria yang akrab disapa Melki itu juga mengapresiasi kerja BPOM dalam memastikan uji klinis tahap 3 vaksin Corona buatan Sinovac. Menurutnya, kehadiran UEA vaksin tersebut memberi kepastian bahwa vaksin Sinovac aman digunakan.
Melki juga menegaskan Komisi IX DPR RI akan terus mengawal proses vaksinasi COVID-19. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu fungsi dari Komisi IX DPR RI.
"Fungsi pengawasan pantau vaksinasi dilakukan Komisi IX," ucapnya.
(aan/idn)
