.webp)
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengutarakan harapannya terkait sosok Kapolri yang baru. Kapolri dengan kriteria seperti apa yang diharapkan YLBHI?
"Yang rekam jejak dan kapasitasnya bisa, pertama, mengurangi budaya korupsi, termasuk pungli (pungutan liar)," kata Ketum YLBHI Asfinawati kepada wartawan, Selasa (12/1/2021).
Tak hanya bisa mengurangi korupsi yang diharapkan YLBHI. Kriteria Kapolri baru harapan YLBHI juga harus independen
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kedua, independen dalam menjalankan penegakan hukum, tidak menjadi alat pemerintah, melainkan alat negara," ujar Asfin.
Menurut Asfin, tugas Kapolri yang baru ke depan juga berat. Apalagi jika Kapolri yang baru berniat mereformasi institusi. Namun Asfin menilai dalam pemilihan seperti yang berlaku saat ini tidak memungkinkan Kapolri bisa menjadi sangat independen.
"Sejarah juga mencatat anggota Polri, termasuk perwira tingginya yang mencoba membuat perubahan mendasar dan menyeluruh, malah tersingkir," sebutnya.
Dia membeberkan 'pekerjaan rumah' yang harus diperbaiki oleh Kapolri terpilih, mulai sistem penegakan hukum hingga penanganan kebebasan berpendapat.
"Kebijakan yang berujung pada penegakan hukum diskriminatif seperti perkap," katanya.
Baca juga: Daftar Kekayaan 5 Jenderal Calon Kapolri |
Seperti diketahui, Kompolnas telah menyerahkan rekomendasi lima nama calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kelima kandidat Kapolri tersebut adalah polisi bintang tiga (pangkat komisaris jenderal/komjen).
Lima nama jenderal bintang tiga yang menjadi kandidat Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis itu adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kalemdiklat Komjen Arief Sulistyanto dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.
Ketua Komisi III DPR Herman Hery mendorong agar segera masuknya Surat Presiden (Surpres) Joko Widodo (Jokowi) terkait calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis. Jika Surpres sudah masuk ke DPR, Komisi III berencana menggelar fit and proper test calon Kapolri pekan depan.
"Dalam rancangan kami, kami berharap kalau bisa dalam minggu ini surat masuk, kemudian dibawa ke Bamus, aturan sudah tidak perlu ke paripurna lagi. Segera dari Bamus (Badan Musyawarah DPR) ada penugasan kepada Komisi III, kalau bisa hari Kamis kami sudah bisa mengundang RDPU dengan Kompolnas dan PPATK hari Kamis nanti. Itu jadwal kami tadi hasil rapat internal," kata Herman Hery di kompleks gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2021).
(fas/zak)
