Sempat Berkurang, Sampah Kembali Bertumpuk di Pinggir Jalan Pekanbaru

Raja Adil Siregar - detikNews
Senin, 11 Jan 2021 10:43 WIB
Kondisi tumpukan sampah di Pekanbaru, Senin (11/1/2021)-(Raja Adil Siregar-detikcom)
Foto: Kondisi tumpukan sampah di Pekanbaru, Senin (11/1/2021)-(Raja Adil Siregar-detikcom)
Pekanbaru -

Masalah tumpukan sampah di Pekanbaru, Riau, belum juga tuntas. Sampah yang sempat berkurang usai diangkut, kini kembali bertumpuk di pinggir jalan.

Pantauan detikcom di Jalan Arengka, Sidomulyo, Soekarno-Hatta hingga Pasar Pagi Arengka, Senin (11/1/2021), sampah masih terlihat bertumpuk.

"Kemarin sudah diangkut sama orang dari Dinas LHK. Sudah sempat habis, tapi hari ini banyak lagi karena banyak orang buang sampah di sini," kata seorang pedagang di Pasar Pagi, Herman.

Herman mengatakan ada relawan dan masyarakat yang membantu DLHK mengangkut sampah. Dia mengatakan warga setempat khawatir sampah semakin membusuk jika tak segera diangkut.

"Kondisinya kalau lama-lama kan bau ya, busuk. Jadi kemarin diangkat, ini sudah berkurang," katanya.

Kondisi tumpukan sampah di Pekanbaru, Senin (11/1/2021)-(Raja Adil Siregar-detikcom)Kondisi tumpukan sampah di Pekanbaru, Senin (11/1/2021)-(Raja Adil Siregar-detikcom)

Sementara, di Jalan Arengka atau tepat di persimpangan Jalan Abadi terlihat sampah kian berserak. Sampah berserakan karena diacak-acak oleh seorang wanita yang diduga gangguan jiwa.

"Ini sudah diangkut, ditumpuk rapi supaya tidak berserakan. Tetapi sama orang ini (diduga gangguan jiwa) diserakkan lagi, ya jadi begini," kata warga setempat, Dewi.

Sebelumnya, sampah bertumpuk dan berserakan di Pekanbaru sejak awal tahun 2021. Hal itu diduga terjadi karena kontrak dengan pihak ketiga untuk mengangkut sampah telah berakhir.

Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati, meminta pengelolaan sampah dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dia mengatakan Lurah bisa ditugaskan untuk mengatur pengelolaan sampah.

"Pengelolaan sampah, menurut saya, lebih baik dikembalikan lagi ke masyarakat. Ya, dengan dikoordinasi Lurah masing-masing," kata Ade.

"Hal ini selain lebih melibatkan masyarakat tentu membuat masyarakat memiliki tanggung jawab. Kedua, lebih menghemat anggaran, daripada dikelola pihak ketiga," sambungnya.

(ras/haf)