KPAI Temukan 8 Laporan Terkait Tunggakan SPP Sekolah, Pemda Harus Turun Tangan

Karin Nur Secha - detikNews
Sabtu, 09 Jan 2021 11:09 WIB
Komisioner KPAI Retno Listyarti (Eva Safitri-detikcom)
Komisioner KPAI Retno Listyarti (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta -

KPAI mengungkapkan laporan adanya sejumlah siswa yang menunggak pembayaran SPP sekolah akibat terdampak pandemi Corona. KPAI mendesak sekolah tidak memberi sanksi kepada siswa yang menunggak SPP.

"Membayar SPP adalah kewajiban orang tua, kewajiban anak adalah belajar, jadi pihak sekolah jangan memberi sanksi siswa ketika ada tunggakan SPP. Anak tidak bersalah, jadi tak layak diancam, apalagi diberi sanksi," ujar komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/1/2021).

Retno menyebutkan KPAI sudah menerima 8 pengaduan terkait tunggakan SPP. Menurutnya, permasalahan terkait tunggakan SPP terjadi di 7 sekolah swasta dan 1 SMK Negeri yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali.

"Pengaduan berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali," lanjutnya.

Retno mengatakan sejumlah orang tua siswa meminta agar ada keringanan SPP sekolah. Terlebih, saat ini para siswa sedang melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Dasar permintaan orang tua adalah banyak orang tua terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, sementara pengeluaran rutin sekolah pastilah berkurang karena tak ada aktivitas pembelajaran tatap muka," ungkap Retno.

Retno juga menyebut ada pihak sekolah yang mengancam para murid yang belum mampu membayar SPP. Menurut Retno, ancaman itu sanksi tidak bisa mengikuti ujian akhir semester sehingga siswa terancam tidak naik kelas.

Kemudian, Retno mengatakan terdapat siswa yang ingin pindah ke sekolah yang lebih murah, namun terkendala dalam proses administrasi akibat belum melunasi tunggakan SPP. Hal ini membuat orang tua kesulitan mencari sekolah baru bagi anak mereka.

"Ada yang ingin pindah ke sekolah negeri atau sekolah swasta yang lebih murah, namun terkendala dokumen rapor hasil belajar dan surat pindah dari sekolah asal sebelum melunasi SPP yang tertunggak, padahal orang tua memang tidak mampu membayar tunggakan tersebut karena terdampak ekonomi dari pandemi COVID-19," ujar Retno.

Lebih lanjut KPAI juga menerima pengaduan dimana orang tua siswa diminta mengundurkan diri dari sekolah oleh pihak yayasan sekolah. Sebab, siswa itu masih menunggak SPP.

"Kasus terbaru yang diterima KPAI, di mana orang tua siswa SD mengaku diminta pihak yayasan untuk mengundurkan diri karena menunggak SPP sejak April 2020. Adapun besaran SPP adalah Rp 1.080.000 sampai Rp 1.250.000 per bulan," jelasnya.

Karena itu, KPAI mendorong pemerintah daerah (pemda) melalui dinas pendidikan mengawasi dan memberi pembinaan terhadap sekolah, khususnya sekolah swasta. Ia berharap sekolah dapat lebih memerhatikan aspek kemanusiaan terhadap orang tua siswa yang terdampak pandemi Corona.

"Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota adalah instansi yang memberikan izin operasional kepada sekolah-sekolah swasta dan sekaligus sebagai pengawas. Semestinya dapat membina sekolah-sekolah swasta agar dapat mengedepankan fungsi sosial dan kemanusiaan terhadap orang tua siswa yang mengalami masalah ekonomi pada masa pandemi COVID-19," tegasnya.

Lihat juga video 'KPAI Survei Persiapan Sekolah untuk Dibuka Lagi':

[Gambas:Video 20detik]



(hel/jbr)