Surabaya Akan Ajukan Keberatan, Satgas COVID: PPKM Instruksi Wajib

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 07 Jan 2021 18:20 WIB
Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito
Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. (Satgas Penanganan COVID-19)
Jakarta -

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito merespons soal keberatan Pemkot Surabaya atas kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sebagian Jawa dan Bali. Surabaya Raya masuk daftar wilayah yang mobilitasnya dibatasi itu.

Wiku menerangkan kebijakan PPKM yang berlaku pada 11-25 Januari itu merupakan upaya mempercepat penanganan COVID-19. Wiku mengatakan kebijakan itu juga dirancang untuk menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi.

"Daerah-daerah yang dibatasi kegiatannya merupakan daerah zona merah merupakan kontributor terbesar peningkatan COVID-19 di tingkat nasional serta daerah kasus positif tertinggi," kata Wiku dalam jumpa persnya di YouTube, Kamis (7/1/2020). Wiku menanggapi pertanyaan soal Surabaya menolak penerapan PSBB ketat.

Dia mengatakan masyarakat juga melihat langsung tingkat kedaruratan penyebaran COVID. Untuk itu, pembatasan kegiatan masyarakat perlu dilakukan.

Wiku memohon kepada pihak mana pun yang menolak segera mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Dia menyebut instruksi soal PPKM bersifat wajib.

"Dimohon bagi pihak mana pun yang menolak untuk mengikuti kebijakan dari pusat yang disusun berdasarkan data ilmiah untuk segera mengindahkan instruksi pemerintah karena instruksi ini bersifat wajib," tegas Wiku.

Sebelumnya, Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana memaparkan, berdasarkan keputusan Presiden Jokowi, kota yang diminta menerapkan pembatasan baru di Jatim adalah Malang Raya dan Surabaya Raya. Whisnu, yang sudah mendapat informasi dari Wagub Jatim, mengaku keberatan.

"Beberapa hari ini ada penurunan angka kasus, pascakenaikan angka di momen liburan Natal dan tahun baru (Nataru) beberapa waktu lalu. Sementara di wilayah Jawa Timur ada tiga kabupaten/kota yang zona merah tidak diterapkan PSBB. Itu tadi yang juga saya proteskan," kata Whisnu.

Whisnu meminta, jika pembatasan baru dilakukan di Jatim, secara menyeluruh kabupaten/kota juga harus menerapkan dan itu akan disepakati semua pihak. Namun jika hanya parsial, wilayah yang sudah membaik dikhawatirkan banyak pasien dari luar kota dilimpahkan.

"Apalagi melihat penanganan kita baik. Kan kita jadi ketiban sampur. Kita tidak hanya melihat sisi penanganan COVID-19 saja, tetapi ada dampak yang lebih luas lagi," tambahnya.

Jika diperbolehkan usul ke pusat, Surabaya meminta tidak diberlakukan aturan pembatasan pada 11-25 Januari 2020 mendatang. "Kita juga masih ada waktu untuk mengusulkan hal ini ke pusat. Intinya kita akan berusaha yang terbaik untuk Kota Pahlawan," ujarnya.

(idn/knv)