Surabaya Akan Ajukan Keberatan ke Pusat soal Pembatasan Baru

Esti Widiyana - detikNews
Kamis, 07 Jan 2021 10:55 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan akan ada pembatasan di Jawa-Bali mulai 11-25 Januari 2020. Namun, Pemkot Surabaya belum menerima surat resmi dari Pemerintah Pusat.
Pemkot Surabaya rapat koordinasi bersama Satgas Percepatan Penanganan COVID-19/Foto: Istimewa
Surabaya -

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan akan ada pembatasan baru di Jawa-Bali mulai 11-25 Januari 2020. Namun, Pemkot Surabaya belum menerima surat resmi dari Pemerintah Pusat.

Pemkot pun langsung melakukan rapat koordinasi pada Rabu (6/1) malam bersama Satgas Percepatan Penanganan COVID-19. Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana memaparkan berdasarkan keputusan Presiden Jokowi, kota yang diminta untuk menerapkan pembatasan baru di Jatim adalah Malang Raya dan Surabaya Raya. Whisnu yang sudah mendapat informasi dari Wagub Jatim mengaku keberatan.

"Beberapa hari ini ada penurunan angka kasus, pascakenaikan angka di momen liburan Natal dan tahun baru (Nataru) beberapa waktu lalu. Sementara di wilayah Jawa Timur ada tiga kabupaten kota yang zona merah tidak diterapkan PSBB. Itu tadi yang juga saya proteskan," kata Whisnu, Kamis (7/1/2021).

Whisnu meminta jika pembatasan baru dilakukan di Jatim, maka secara menyeluruh kabupaten/kota juga harus menerapkan dan itu akan disepakati oleh semua pihak. Namun jika hanya parsial, wilayah yang sudah membaik dikhawatirkan banyak pasien dari luar kota dilimpahkan.

"Apalagi melihat penanganan kita baik. Kan kita jadi ketiban sampur. Kita tidak hanya melihat sisi penanganan COVID-19 saja, tetapi ada dampak yang lebih luas lagi," tambahnya.

Tonton video 'Pemerintah Buat Kriteria Pembatasan Kegiatan Masyarakat':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2