Wajibkan Kendaraan di DKI Lulus Uji Emisi, Pemprov Ingatkan Bakal Ada Sanksi

Taufieq Renaldi Arfiansyah - detikNews
Rabu, 30 Des 2020 14:33 WIB
Petugas melakukan uji emisi kendaraan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kawasan Kramat Jati, Jakarta, Selasa (3/11/2020). Uji emisi yang diberlakukan secara gratis itu akan rutin digelar setiap Selasa dan Kamis.
Ilustrasi uji emisi kendaraan (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta mewajibkan setiap kendaraan yang ada di Ibu Kota lulus uji emisi. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor pengganti Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2007.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Syaripudin mengatakan dalam aturan itu disebutkan semua jenis kendaraan bermotor wajib lulus uji emisi. Artinya, sepeda motor pun harus lulus uji emisi.

"Semua kendaraan yang beroperasi di Provinsi DKI Jakarta (wajib lulus uji emisi). Baik punya pemerintah punya masyarakat dan aturan yang lama itu Pergubnya 92 2007 itu tidak mengatur tentang motor, tetapi Pergub 66 ini mengatur kewajiban bahwa motor pun harus melakukan uji emisi gas buangnya. Jadi motor punya kewajiban juga," kata Syarifudin di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2020).

Menurutnya, semua kendaraan, baik milik masyarakat maupun pemerintah, wajib melakukan uji emisi. "(Kendaraan) Pemprov, semua (wajib lulus uji emisi)," katanya.

Lebih lanjut Syaripudin mengatakan aturan tersebut akan berlaku pada 24 Januari 2021. Karena itu, dia meminta setiap orang segera melakukan uji emisi.

"Tadi saya katakan pada saat pergubnya sudah diimplementasikan 24 Januari, nah salah satu yang akan dilakukan adalah penegakan hukum, yang bentuknya adalah razia melakukan pemeriksaan pada kendaraan yang dilakukan secara terpadu oleh kepolisian, Dishub, dan DLH. Itu nanti akan dilakukan, Pak, razia," ucapnya.

Pemprov DKI akan memberikan sanksi apabila kedapatan ada kendaraan yang belum lulus uji emisi. Syaripudin mengatakan sanksi tersebut mengacu pada undang-undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Yang mengacu pada Undang-Undang 22 Tahun 2009. Jadi mereka nanti akan dikenai sanksi tilang Rp 250 ribu bagi motor dan juga Rp 500 ribu bagi mobil tentunya," ujar Syaripudin.

Bukan hanya sanksi tilang, Syaripudin menyebut akan ada sanksi penambahan tarif parkir untuk kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Sanksi tarif parkir akan diberlakukan di tempat perbelanjaan dan pertokoan.

"Ketika kendaraan tersebut tidak lulus uji emisi, maka ketika pemilik atau penarik tersebut melakukan parkir pada lokasi yang bersifat off street, seperti pusat perbelanjaan, pertokoan, maka akan dikenai disinsentif pada pengenaan tarif tertinggi parkir yang berlaku.Tetapi ketika dia lulus uji emisi berlaku pada tarif yang standar," ujar Syaripudin.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan sosialisasi terkait peraturan gubernur tentang emisi gas buang. Sebanyak 50 kendaraan milik masyarakat diperiksa emisi gas buangnya secara gratis.

Pantauan detikcom, acara uji coba emisi tersebut digelar di Jalan TB Simatupang, Rabu (30/12/2020), sekitar pukul 09.00 WIB. Terdapat dua tempat pemeriksaan, satu untuk bahan bakar bensin dan satu untuk bahan bakar solar.

Pada acara tersebut, ada sekitar 50 kendaraan yang melakukan uji coba emisi. Terdapat kendaraan yang tidak lolos uji emisi, akan tetapi masih diberi pengertian dan sosialisasi.

(man/man)