Sudah sepekan Ketua PDIP Padang Lawas Utara (Paluta), Syafaruddin Harahap, masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari). Namun jejak Syafaruddin hingga kini masih belum terlacak.
Syafaruddin ditetapkan sebagai buron kasus penggelapan karena dinilai tak kooperatif melaksanakan putusan MA. Putusan yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 923 K/Pid/2019. Dalam putusan itu, Syafaruddin dinyatakan bersalah dalam kasus penggelapan.
"Iya (Ketua PDIP Paluta Syafaruddin Harahap, red), saat ini beliau sudah kita masukkan dalam daftar pencarian orang karena yang bersangkutan diduga tidak kooperatif untuk melaksanakan putusan tersebut," ucap Kepala Seksi Bidang Intelijen Kejari Paluta, Budi Darmawan, saat dimintai konfirmasi, Selasa (22/12/2020).
Budi mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada Syafruddin tapi tidak mendapat tanggapan. Dia mengatakan pihaknya juga sudah mendatangi rumah tapi tidak juga dapat menemukan Syafruddin.
Pada kedatangan pertama, kata Budi, pihak keluarga mengatakan Syafruddin tidak berada di rumah karena sedang pergi untuk berobat. Namun, pihak keluarga tidak dapat menunjukkan surat sebagai bukti Syafruddin sedang sakit.
"Bahwa istri terpidana Syafaruddin Harahap menyampaikan bahwa suaminya, Syafaruddin Harahap, sedang berobat untuk pemasangan ring jantung. Namun yang bersangkutan tidak dapat menyampaikan surat sakit yang membenarkan yang bersangkutan sedang berobat serta mencoba memberikan narasi pembenaran atas kasus terpidana tersebut," tutur Budi.
"Namun pihak Jaksa Eksekutor meminta kepada istri terpidana agar hadir segera di kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara untuk melaksanakan putusan yang sudah inkrah," imbuhnya.
Budi mengatakan Syafruddin juga tidak ditemukan saat pihaknya datang ke rumah untuk ke dua kalinya. Karena itu, Syafruddin masuk daftar pencarian orang.
"Jadi Senin kemarin itu kami untuk yang kedua kalinya ke rumah beliau tapi yang bersangkutan selalu tidak ada dan keberadaannya selalu ditutupi oleh keluarganya. Makanya kami menduga yang bersangkutan tidak kooperatif dengan bersembunyi untuk menghindari proses eksekusi," jelasnya.
