Round-Up

Suara dari Senayan Minta Sekolah Tatap Muka Januari 2021 Ditunda

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 25 Des 2020 05:32 WIB
Sejumlah sekolah di Garut sudah menggelar KBM tatap muka
ilustrasi sekolah tatap muka (Foto: Hakim Ghani/detikcom)
Jakarta -

Pelaksanaan sekolah tatap muka pada Januari 2021 tinggal menghitung hari. Komisi X DPR RI mendesak agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan itu gegara penyebaran virus Corona (COVID-19) kian ganas.

Desakan itu dilontarkan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda pada Kamis (24/12/2020). Alasannya, menurut dia, penyebaran virus Corona yang kian hari kian bertambah membuat para orang tua cemas dan takut anaknya tertular.

"Dalam beberapa hari terakhir ini, kami menerima banyak sekali masukan dari orang tua murid yang khawatir jika sekolah jadi dibuka kembali bulan depan. Mereka khawatir dengan penyebaran COVID-19 yang kian tak terkendali," kata Syaiful.

Syaiful memprediksi angka virus Corona akan terus naik di Indonesia. Hal ini karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas perjalanan pada akhir tahun.

Syaiful menegaskan tingkat kematian anak akibat virus Corona mencapai 0,7 persen. Dia menyebut persentase ini sama dengan tingkat kematian orang dewasa.

"Tingkat kematian anak akibat COVID-19 sama dengan tingkat kematian kasus COVID-19 pada usia 18-30 tahun dengan rata 0,7 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa risiko COVID-19 pada anak hampir sama dengan risiko COVID-19 pada usia dewasa. Jadi memang butuh kehati-hatian ekstra," katanya.

Syaiful tak menampik jika proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang saat ini dilakukan tidak berjalan efektif.

Namun, lanjutnya, jika pembelajaran tetap dilaksanakan, akan berisiko besar untuk anak-anak yang rentan tertular virus Corona.

Untuk itu, politikus PKB ini meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terus melakukan pembenahan dalam proses pembelajaran jarak jauh.

Kemdikbud juga bisa memberikan Wi-Fi gratis bagi anak-anak yang tidak mampu membeli kuota.

Kebijakan Mendikbud

Mendikbud Nadiem Makarim telah memberikan kewenangan penuh terkait izin pembelajaran sekolah tatap muka Januari 2021 kepada pemerintah daerah.

Peraturan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19.

"Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka merupakan permintaan daerah. Kendati kewenangan ini diberikan, perlu saya tegaskan bahwa pandemi belum usai," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/11).

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4