.webp)
Pemprov Banten memilih untuk menunda belajar tatap muka karena ada 865 anak terpapar Corona. Kebijakan ini diputuskan Gubernur Wahidin Halim setelah berkonsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) , dan Perhimpunan Dokter Paru.
Ketua IDAI Banten Didik WIjayanto mengatakan, penyebaran Corona pada anak menunjukan peningkatan setiap pekan. Kasus konformasi anak se-Banten sendiri sudah mencapai 865 orang.
"Beberapa minggu ini Tangsel cukup tinggi, namun sudah sekitar dua minggu ini Tangerang Kota nggak mau kalah, jadi Tangerang Kota cukup tinggi. Kasusnya terkonfirmasi sampai saat ini anak ada 865 anak. Itu yang kita punya data," ujar Didik di Serang, Banten, Selasa (22/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kondisi terpapar anak ini terjadi justru di saat tatap mulai belum dilaksanakan. Ia tidak bisa memprediksi jika tatap muka dilakukan, maka ada berapa anak yang bisa saja positif.
Positif anak ini kebanyakan tertular dari orang tua yang dinyatakan positif. Case fatality rate untuk kasus anak juga sudah 1,63 persen atau dari 100 kasus ada 1 atau dua anak yang meninggal dunia.
"Anak-anak ini korban dari orang tuanya, karena orang tua ada gejala dan diswab positif, mereka diperiksa. Jadi jangan salahkan anak-anaknya, bagaimana orang tua menjaga anaknya, mereka diperiksa karena orang tuanya," kata Didik dalam konferensi pers bersama gubernur Banten.
Di tempat yang sama, Ketua IDI Banten Budi Suhendar menjelaskan bahwa, tingkat hunian pasien Corona di rumah sakit di atas 80 persen. Terjadi peningkatan jumlah kasus yang menyebabkan rumah sakit dipenuhi oleh pasien positif.
"Kapasitas tenaga kesehatan dan tenaga medis menangani Covid alhamdulillah semangat, namun bukan tidak terbatas. Dan kapasitas rumah sakit yang ada kategorinya sudah melampaui 80 persen," tambah Budi.
Makanya, kedisiplinan saat pandemic ini jadi penting untuk pencegahan virus. Baik itu saat di dalam dan di luar rumah.
Sebelumnya, Gubernur Wahidin Halim memutuskan untuk menunda belajar tatap muka SMA/SMK di Banten. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan saran Satgas COVID-19 dan dokter spesialis. Ia meminta bupati wali kota mematuhi keputusan dan menunda belajar tatap muka untuk SDS/SMP untuk mencegah anak terpapar.
"Kepada bupati dan wali kota dengan pertimbangan tadi untuk menunda kegiatan belajar tatap muka, bagi yang melanggar, melanggar protokol kesehatan masuk ranah pidana," kata Wahidin dalan jumpa pers di Serang.
(bri/mud)
