Komisi X DPR Minta Sekolah Tatap Muka Januari 2021 Dikaji Ulang

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 24 Des 2020 12:42 WIB
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda memprediksi KBM tatap muka pertengahan 2021
Syaiful Huda (Syahdan Alamsyah/detikcom)
Jakarta -

Komisi X DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang terkait sekolah tatap muka pada Januari 2021. Pasalnya, penyebaran virus Corona yang kian hari kian bertambah membuat para orang tua cemas dan takut anaknya tertular.

"Dalam beberapa hari terakhir ini, kami menerima banyak sekali masukan dari orang tua murid yang khawatir jika sekolah jadi dibuka kembali bulan depan. Mereka khawatir dengan penyebaran COVID-19 yang kian tak terkendali," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda kepada wartawan, Kamis (24/12/2020).

Syaiful memprediksi angka virus Corona akan terus naik di Indonesia. Hal ini karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas perjalanan pada akhir tahun.

"Akhir bulan ini tren peningkatan kasus COVID terus terjadi. Saya memprediksi kondisi ini akan terus berlanjut hingga bulan depan mengingat maraknya orang mudik dan liburan akhir tahun," katanya.

Syaiful menegaskan tingkat kematian anak akibat virus Corona mencapai 0,7 persen. Dia menyebut persentase ini sama dengan tingkat kematian orang dewasa.

"Tingkat kematian anak akibat COVID-19 sama dengan tingkat kematian kasus COVID-19 pada usia 18-30 tahun dengan rata 0,7 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa risiko COVID-19 pada anak hampir sama dengan risiko COVID-19 pada usia dewasa. Jadi memang butuh kehati-hatian ekstra," katanya.

Syaiful tak menampik jika proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang saat ini dilakukan tidak berjalan efektif. Namun, lanjutnya, jika pembelajaran tatap muka ini tetap dilaksanakan, akan berisiko besar untuk anak-anak yang rentan tertular virus Corona.

"Memang benar, jika di daerah, sekolah mendesak dibuka mengingat tidak efektifnya pola pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kendati demikian, harus dipastikan berdasarkan data yang ada risiko jika sekolah tetap dibuka di Januari nanti," imbuhnya.

Untuk itu, politikus PKB ini meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terus melakukan pembenahan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kemdikbud bisa memberikan Wi-Fi gratis bagi anak-anak yang tidak mampu membeli kuota.

"Kemdikbud terus menyempurnakan sistem PJJ. Gerakan partisipasi masyarakat dalam mendonasikan gawai dan pemberian Wi-Fi gratis bagi siswa yang membutuhkan harus terus digalakkan. Juga Kemendikbud bisa mendorong kerja sama lintas kementerian agar kendala utama PJJ yakni ketersediaan gawai dan kuota data bisa teratasi," tuturnya.

Seperti diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim telah memberikan kewenangan penuh terkait izin pembelajaran sekolah tatap muka Januari 2021 kepada pemerintah daerah. Peraturan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19.

"Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka merupakan permintaan daerah. Kendati kewenangan ini diberikan, perlu saya tegaskan bahwa pandemi belum usai," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/11).

(whn/gbr)