Round-Up

Duduk Perkara Anggaran DPRD DKI yang Disentil 'Ngaco' oleh Kemendagri

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 24 Des 2020 08:00 WIB
DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta (Ilman/detikcom)
Jakarta -

Terang sudah masalah dalam anggaran DPRD DKI Jakarta yang sempat disebut ngaco oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahri. Bahri sendirilah yang meluruskan duduk perkara soal anggaran DPRD DKI dimaksud.

Awalnya Bahri menjelaskan anggaran DPRD DKI yang ngaco itu ditemukan dalam rencana anggaran rancangan kerja tahunan (RKT) anggota. Temuan yang dianggap ngaco itu mengenai pengadaan model komputer.

"Pagu total turun, tapi ada kegiatan dalam rincian misalnya ada sub-kegiatan rancangan perda, di dalamnya ada isi pembelanjaan model komputer itu yang masih ngaco-ngaco, dan kita sudah suruh benahi," ujar Bahri di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/12/2020).

Pengadaan model komputer itu berada pada sub dengan kegiatan objek belanja, pakaian sipil lengkap, belanja peralatan studio audio, belanja model komputer pada sekretariat DPRD DKI. Belanja tersebut direncanakan senilai Rp 5.112.555.027 (Rp 5,1 miliar).

Selain itu, kejanggalan lainnya mengenai pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

"Terus (yang ngaco) pembahasan kegiatan KUA PPAS," katanya.

Perihal anggaran DPRD DKI yang ngaco ini sampai ke telinga Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Namun, ketika itu Riza memilih menunggu evaluasi dari pihak Kemendagri.

"Memang sekarang sedang dilakukan proses evaluasi di Kemendagri. Tentu kami tidak hanya di Jakarta, seluruh provinsi/kabupaten sedang menunggu, apa hasil daripada evaluasi pengecekan Kemendagri. Nanti akan kita koordinasikan," kata Riza di Kodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Jaktim, Rabu (23/12).

Bahkan pimpinan DPRD DKI juga angkat bicara. Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengajak Kemendagri berdiskusi membahas hal tersebut.

"Begini, karena itu, saya ingin mengajak Kemendagri diskusi di sini, di DPRD. Jadi jangan kita sudah buat ada aturan baru kemudian itu disalahkan, makanya sebenarnya kalau ngomong tuh dipilah dong, ada kegiatan DPRD, ada kegiatan kesekwanan, jangan DPRD saja, itu bukan urusan kita yang kemarin disebut-sebut itu, nggak ada tuh hubungannya dengan anggota DPRD," ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).

Tak pandang bulu, Taufik pun menyayangkan sikap Bahri perihal anggaran DPRD DKI yang ngaco ini. Yang baik, menurut politikus Partai Gerindra itu, apabila ada suatu masalah seharusnya didiskusikan terlebih dahulu.

"Karena itu, saya mengajak, DPRD akan mengundang Kementerian Dalam Negeri untuk mendiskusikan itu, supaya jangan muncul ke publik dulu gitu lho. Sekarang kan bukan, kegiatan kita DPRD itu kan ada dua, ada kedewanan ada kesekwanan. Nah ini urusan kesekwanan, tapi disebutnya DPRD aja gitu," ucapnya.

Tonton juga video 'Soal Anggaran DPRD, Ahok Diminta Tak Hanya Salahkan Politisi Muda':

[Gambas:Video 20detik]



Lantas bagaimana duduk perkara sebenarnya? Simak di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2