Paripurna Reses, DPRD DKI Beri Rekomendasi Penanganan Banjir ke Pemprov

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Rabu, 23 Des 2020 18:22 WIB
DPRD DKI Jakarta.
DPRD DKI Jakarta (Ilman/detikcom)
Jakarta -

DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna dengan agenda laporan pelaksanaan hasil reses ketiga. Dalam kesempatan itu, Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani memberikan beberapa rekomendasi penanganan banjir ke Pemprov DKI.

"Pertama adalah grand masterplan, selama ini dalam penanggulangan banjir di Jakarta, Pemprov masih menggunakan Grand Master Plan tahun 1973 sebagai rujukan utamanya. Padahal, jika melihat kondisi pemanfaatan ruang dan lahan yang ada saat ini, sudah jauh berubah dengan kondisi tata ruang tahun 1973," ujar Zita di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2020).

Zita mengatakan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB) Jakarta pada 1978 berada di 79,66 persen. Sedangkan RTH dan RTB Jakarta pada 2015 berada di 9,15 persen.

"Contoh sederhananya bisa dilihat dari pemanfaatan RTH dan RTB pada tahun 1978 yang masih berada di angka 20,34 persen. Setelah tahun 2015, RTH dean RTB DKI Jakarta berada di angka 9,15 persen, dan pemanfaatan ruang terbangun meningkat menjadi 90,85 persen perubahan yang sangat fantastis," ucapnya.

Rekomendasi yang kedua membuat sistem peringatan dini dan evakuasi. Menurut Zita, berdasarkan data dari Bank Indonesia sistem peringatan dini dan evakuasi yang kurang baik saat banjir mengakibatkan kerugian mencapai Rp 406 miliar.

Yang ketiga, pansus banjir DPRD DKI merekomendasikan agar Pemprov DKI berkolaborasi dengan masyarakat. Menurutnya, pemerintah jangan hanya mengandalkan infrastruktur yang ada tanpa melibatkan masyarakat dalam penanganan banjir.

"Pansus banjir merekomendasikan kepada Pemprov agar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut andil mengurangi risiko banjir, dengan cara membina masyarakat untuk membangun rumah kompos, membina masyarakat untuk melakukan urban farming, membudayakan budaya gotong royong dan mengampanyekan bahaya banjir di masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, politikus PAN itu juga merekomendasikan pembangunan polder yang dianggarkan sebesar Rp 1,1 triliun sebaiknya ditunda. Dana tersebut disarankan dialihkan untuk merevitalisasi polder yang sudah ada.

"Kemudian terkait dengan program pembangunan drainase vertikal yang dianggarkan sebesar Rp 817 miliar, pansus banjir merekomendasikan agar pembangunan drainase vertikal tidak menggunakan APBD, melainkan mengoptimalkan dana CSR," kata Zita.

(man/idn)