.webp)
Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan ancang-ancang mengantisipasi banjir di Ibu Kota dengan menyulap hotel sebagai lokasi pengungsian. Sejumlah anggota Dewan angkat suara.
Rencana itu awalnya disampaikan Plt Kepala BPBD DKI Jakarta Sabdo Kurnianto yang mengatakan akan menyediakan hotel bintang satu dan dua sebagai lokasi pengungsian demi mencegah penularan Corona atau COVID-19.
Sabdo menjelaskan penggunaan hotel sebagai tempat pengungsian di masa pandemi itu bertujuan memanusiakan warga DKI Jakarta. Dia mencontohkan setiap satu keluarga akan menempati satu kamar.
Sementara itu,Kepala Seksi Darurat dan Penanganan Pengungsi BNPB DKI Jakarta Wardoyo menuturkan rencana tersebut merupakan program BNPB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta saat ini masih fokus pada titik-titik pengungsian yang ditentukan oleh masing-masing kelurahan. Hotel akan menjadi opsi berikutnya ketika tempat pengungsian yang ditunjuk oleh kelurahan sudah tidak bisa menampung warga.
Namun, kata Wardoyo, apabila hotel jadi digunakan sebagai lokasi untuk pengungsian banjir, Pemerintah Pusat yang akan menanggung biayanya.
Atas rencana itu, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menanggapi beragam. Bagaimana tanggapan DPRD DKI?
Tonton juga video 'Gelontorkan Rp 5 T, Ini Jurus Pemprov DKI Antisipasi Banjir dan La Nina':
Berikut ragam suara DPRD DKI soal rencana hotel untuk korban banjir mengungsi:
PKS Dukung Hotel Jadi Tempat Pengungsian, Utamakan Warga
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mendukung rencana hotel bintang satu atau bintang dua sebagai tempat pengungsian korban banjir.
"Ya kalau kami memandangnya kepentingan masyarakat harus diutamakan. Fungsi Pemda DKI ini kan sebagai pelayanan masyarakat," ujar anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, kepada wartawan, Minggu (8/11/2020).
Aziz mengatakan, banjir merupakan suatu peristiwa sementara atau tidak permanen. Menurutnya, menempatkan pengungsi di hotel bukan hal yang tidak mungkin.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta itu mengatakan warga akan lebih terjaga mengenai kebutuhan pokoknya. Aziz menyambut baik rencana Pemprov DKI itu agar pengungsi banjir bisa diperlakukan secara manusiawi.
PAN: Hotel Jadi Pengungsian Korban Banjir Pilihan Terakhir
Sekretaris PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda meminta rencana hotel sebagai tempat pengungsian banjir dijadikan sebagai pilihan terakhir.
"Ya harus begitu, bila tidak ada tempat pengungsian lagi, bila perlu disiapin hotel. Tapi saya kira itu alternatif terakhir," ujar Oman kepada wartawan, Minggu (8/11/2020).
Oman kemudian menyinggung soal penanganan banjir yang dilakukan Pemprov DKI. Menurutnya, perencanaan mitigasi lebih penting agar tidak ada titik banjir yang muncul.
"Perencanaan mitigasi bencana tiap lokasi langganan banjir itu yang lebih penting. Supaya ada tempat memadai untuk tempat pengungsi dan jangan sampai ada korban. Dinas dan Sudin SDA harus memastikan agar jangan ada genangan lebih dari 6 jam, seperti target Gubernur," kata Oman.]
Simak tanggapan PDIP dan Golkar di halaman berikutnya
PDIP: Hotel Jadi Pengungsian Korban Banjir untuk Hindari Kerumunan
Ketua PDIP DPRD DKI Jakata Gembong Warsono menyebut hotel sebagai pengungsian banjir bertujuan untuk menghindari kerumunan di pengungsian di tengah pandemi COVID-19.
"Ya bagus lah kalau itu kerja sama itu, artinya untuk lebih maksimal kan, kemudian untuk mengurangi kerumunan, sehingga di dalam pengungsian menjadi lebih rendah kan gitu, bagus lah itu, sepakat itu," ujar Gembong kepada wartawan, Minggu (8/11/2020).
Gembong mengatakan PDIP mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang pro rakyat. Menurutnya, apabila menyiapkan hotel sebagai tempat pengungsian banjir adalah pilihan yang terbaik, PDIP juga akan mendukungnya.
"Ya prinsip dasarnya kalau itu dirasa yang terbaik dalam konteks penanganan banjir, itu lebih bagus," katanya.
Golkar: Hotel Jadi Pengungsian Banjir Sudah Tepat
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan mengatakan rencana hotel menjadi lokasi pengungsian korban banjir sudah tepat dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Apa yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta menyiapkan salah satunya hotel bintang dua, sudah tepat dan tentu kita dukung. Dan saya berharap terus ada peningkatan pelayanan dari waktu ke waktu kepada warga yang terkena musibah, tidak hanya banjir, tapi Fraksi Golkar juga dari awal terkait fasilitas COVID-19, kami minta tempat yang layak bagi warga yang terdampak," ujar Judistira kepada wartawan, Minggu (8/11/2020).
Judistira mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus siap siaga kemungkinan terburuk banjir di Ibu Kota.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta juga harus memastikan kebutuhan pokok warga terpenuhi ketika banjir.
Tanggapan PD dan PKB ada di halaman berikutnya.
PD: Perhatikan Jarak Rumah Korban Banjir dengan Hotel
Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christhyana Sari mengatakan Pemprov DKI juga sebaiknya memperhatikan jarak lokasi rumah warga yang terkena banjir dengan hotel.
"Pada dasarnya setuju, karena kan apalagi sekarang kan musim banjir dan itu membutuhkan tempat untuk evakuasi, saya sih setuju. Tapi ya kembali lagi, apakah tempat banjir itu dekat ke hotel, karena kan tempat evakuasinya beda-beda ya," ujar Desie kepada wartawan, Minggu (8/11/2020).
.Desie mengatakan hotel merupakan tempat yang layak menjadi lokasi pengungsi banjir. Meski demikian, pihaknya menyarankan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan hotel sebagai lokasi alternatif pengungsian saja.
PKB: Tidak Perlu Pengungsian Wong Yakin Banjir Surut 6 Jam
Rencana Pemprov DKI Jakarta menyiapkan hotel sebagai tempat pengungsian banjir tak diamini oleh Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas menyinggung janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal banjir Jakarta bisa surut dalam waktu 6 jam.
"Ya sekarang bukan masalah menyediakan tempat pengungsian, kan Gubernur sepakat pada waktu itu kan janji, beliau bilang banjir dalam jangka 6 jam banjir itu surut. Jadi kita tidak perlu mempersiapkan tempat pengungsian, wong kita yakin kok 6 jam selesai banjir," ujar Hasbi kepada wartawan, Minggu (8/11/2020).
Hasbi mengatakan yang harus dilakukan Pemprov DKI adalah melakukan upaya pencegahan banjir. Upaya membuat banjir cepat surut dinilai lebih penting daripada menyediakan tempat pengungsian.
Hasbi meyakini apabila Pemprov DKI bekerja secara maksimal dalam upaya pencegahan, banjir akan surut kurang dari 6 jam akan terealisasi.
