Soal Anggaran RKT, Pimpinan DPRD DKI Ajak Kemendagri Diskusi

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Rabu, 23 Des 2020 16:04 WIB
M Taufik (Wilda Hayatun Nufus/detikcom).
M Taufik (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)

Selanjutnya, ada juga anggaran subkegiatan pembahasan KUA dan PPAS Rp 153.649.748.978.000. Dana tersebut diuraikan dalam belanja gaji dan tunjangan DPRD pada Sekretariat DPRD.

Yang ketiga adalah subkegiatan pembahasan KUA dan perubahan PPAS Rp 2.310.670.340.000 diuraikan dalam objek belanja pakaian sipil harian, belanja pakaian sipil lengkap, belanja pakaian dinas harian, dan belanja pakaian sipil resmi pada Sekretariat DPRD.

Keempat, subbagian kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan Rp 350.332.264.769.000. Dana tersebut diuraikan dalam obyek belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran pada Sekretariat DPRD.

Kelima, subkegiatan kunjungan kerja dalam daerah Rp 27.272.043.970.000 antara lain diuraikan ke dalam objek belanja perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat DPRD.

Keenam, subkegiatan dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD Rp 41.458.540.986.000.
Dari data tersebut disebutkan bahwa rencana anggaran tersebut tidak ada korelasi langsung dengan target kinerja.

"Tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kegiatan," tulis data tersebut.

Bahri mengatakan, setelah anggaran itu diperbaiki, sisa dananya akan dimasukkan ke dana tak terduga (DTT). Dana tersebut akan digunakan untuk penanggulangan COVID-19.

"Mungkin salah penempatan rekening saja, tapi kita masukkan dalam evaluasi dan harus diperbaiki, kegiatan-kegiatan minta ditunda nanti keluar hasil evaluasi kita 15 hari kita evaluasi, dia kan perbaiki 7 hari ini ubah, ini ubah dia perbaiki, dari sisa uang itu kita geser ke DTT, dana pencegahan COVID-19," katanya.


(man/idn)