.webp)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunjuk Menko Polhukam Mahfud Md untuk bertanggung jawab atas kerumunan Habib Rizieq Shihab. Partai Demokrat (PD) menilai tanggung jawab itu harus dilakukan semua elemen sesuai tugas dan fungsinya (tupoksi).
"Ya kita itu kan punya sistem pemerintahan, kalau semuanya mengatur kepada sistem pemerintahan yang benar itu kan sudah punya tanggung jawab masing-masing. Jadi lagi-lagi siapa yang bertanggung jawab, semuanya. Intinya semua orang harus bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya," kata Elite PD Syarief Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2020).
Syarief menilai tidak elok jika ada pihak yang saling melempar tanggung jawab. Syarief justru menilai pejabat daerah harus melakukan lebih dari tupoksinya, bukan malah mengurangi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi tidak elok kalau saling melempar tanggung jawab, kadang-kadang pejabat itu biasanya yang dituntut itu bekerja melebihi daripada tupoksinya. Nah itu malah lebih bagus, lebih care terhadap apa yang diharapkan pemerintah bukan mengurangi, tapi harus melakukan lebih banyak," ujarnya.
Serangan RK terhadap Mahfud Md itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. RK berbicara soal kekisruhan kerumunan usai Habib Rizieq Shihab (HRS) pulang ke Indonesia.
"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar RK di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12).
Mahfud diketahui sempat menyampaikan keterangan terkait penjemputan HRS di Bandara Soetta. Saat itu, diketahui Mahfud mengizinkan asalkan dilakukan dengan tertib.
Menurut Emil, pernyataan tersebut menjadi tafsir yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. "Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara 'selama tertib dan damai boleh', sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar dan lain sebagainya," tutur Emil.
Karena itu, sambung Emil, untuk mencapai keadilan, Mahfud Md pun diharapkan bisa bertanggung jawab. "Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran yang peran yang perlu diklarifikasi," tutur Emil.
