.webp)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menilai Menko Polhukam Mahfud Md pun harus bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi setelah Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia. PKB meminta Ridwan Kamil tidak mengucapkan diksi saling menyalahkan.
"Esensinya buat Kang RK, jangan buat kegaduhan baru dengan diksi saling menyalahkan, apalagi melempar opini barang yang sudah lewat," kata Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal kepada wartawan, Rabu (16/12/2020).
Anggota Komisi III ini menilai seharusnya seluruh elemen bersatu untuk menjaga situasi negara di masa pandemi ini, sehingga permasalahan ditangani dengan solid. "Semua pemangku negara harus ikut tangani pandemi dan permasalahan bangsa, stabilitas keamanan dan ketertiban merupakan wibawa negara. Solid, saling menopang selesaikan permasalahan bangsa," sambung dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cucun menuturkan masalah bangsa harus segera selesai. Cucun menyampaikan Indonesia juga harus meraih kepercayaan internasional pascapandemi Corona.
"Permasalahan bangsa harus segera diselesaikan, apalagi kita harus segera mengembalikan kepercayaan dunia internasional bahwa Indonesia pascapandemi nanti siap reborn," ujar Cucun.
Sebelumnya, Ridwan Kamil berbicara tentang kekisruhan kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS). Menurut dia, Mahfud Md pun harus bertanggung jawab.
"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, hari ini.
Mahfud diketahui sempat menyampaikan keterangan terkait penjemputan HRS di Bandara Soetta. Saat itu diketahui Mahfud memberi izin penjemputan asalkan dilakukan dengan tertib.
Menurut Emil, pernyataan tersebut menjadi tafsir yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. "Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara 'selama tertib dan damai boleh', sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar, dan lain sebagainya," tutur Emil.
Menurut Emil, untuk mencapai keadilan, Mahfud Md pun diharapkan bisa bertanggung jawab. "Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran, yang peran yang perlu diklarifikasi," tutur Emil.
(eva/aud)
