.webp)
Kala PSI menyampaikan pidato tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ), satu per satu perwakilan fraksi partai walk out. Mereka menumpahkan unek-unek kekecewaan pada PSI.
Aksi walk out awalnya dilakukan oleh anggota DPR Fraksi Golkar Jamaludin di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020) pada pukul 13.10 WIB.
Aksi Jamaludin kemudian disambut tepuk tangan anggota DPRD DKI lainnya. Jamaludin kemudian keluar dari ruang rapat gedung DPRD DKI. Tak lama berselang, anggota DPRD DKI dari fraksi-fraksi lain juga menyusul keluar ruang rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan demikian, yang tersisa di ruang paripurna ialah anggota Fraksi PSI dan pimpinan DPRD DKI.
Diwawancarai di luar ruang rapat paripurna, Jamaludin membantah sudah 'janjian' dengan fraksi lain untuk walk out. Dia mengaku walk out karena kecewa terhadap sikap PSI terkait kenaikan anggaran Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 2021 yang sempat menjadi sorotan.
Gerindra Singgung Konsistensi Parpol
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik mengomentari tindakan anggota Dewan yang keluar atau walk out saat Fraksi PSI membacakan pandangan dalam rapat paripurna. M Taufik menyebut tindakan itu harus menjadi bahan untuk koreksi internal PSI.
"Saya kira ini bagian dari koreksi karena fraksi itu kepanjangan tangan partai," kata Taufik kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020).
Taufik menyebut Fraksi PSI tidak mempermasalahkan soal anggaran rencana kinerja tahunan (RKT) senilai Rp 8 miliar, tapi DPW PSI DKI Jakarta mempermasalahkannya. Seharusnya antara fraksi dan pimpinan struktur partai harus satu suara.
Bagi Taufik, aksi walk out semua anggota DPRD hanya sebuah spontanitas. Dia menyebut hal ini sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengoreksi PSI.
Golkar: Kekecewaan atas Kebohongan
Bagi Fraksi Golkar, walk out sejumlah anggota Dewan dikarenakan rasa kecewa terhadap PSI.
"Ya ada yang keluar, ada yang tidak, biasa saja menurut saya," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira kepada wartawan, Senin (14/12/2020).
Menurut Judistira, aksi walk out merupakan hal biasa dalam dinamika anggota Dewan. Judistira menyebut PSI pun pernah melakukan walk out saat rapur.
Judistira pun menyebut kemungkinan alasan sejumlah anggota DPRD DKI walk out saat PSI membacakan pandangan umumnya.
Judistira menilai ada rasa kecewa anggota Dewan terhadap sikap PSI terkait anggaran tahun 2021.
"Ini kan mungkin bentuk kekecewaan teman-teman atas kebohongan publik yang disampaikan Fraksi PSI bahwa ada kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPRD DKI di tahun 2021. Sekali lagi saya sampaikan dan luruskan sesuai apa yang disampaikan Ketua DPRD, tidak ada itu dalam postur APBD 2021 kenaikan tunjangan dan gaji. Saya pastikan itu dan saya tanggung jawab," imbuhnya.
NasDem: Kami Hadir Virtual
Berbeda dengan fraksi lain, NasDem menyatakan fraksinya tak walk out dan tetap hadir secara virtual.
"Fraksi NasDem tidak walk out, mayoritas anggota kami hadir secara virtual atau ikut Zoom Meeting," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Wibi Andrino kepada wartawan, Senin (14/12/2020).
Wibi justru mempertanyakan soal aksi walk out sejumlah perwakilan fraksi itu. Padahal agenda rapur saat ini hanya pembacaan pandangan umum tiap fraksi.
"Memangnya kenapa harus walk out, kan agendanya pembacaan pemandangan umum," ujarnya.
PSI Komitmen Tetap Jaga Uang Rakyat
PSI angkat suara menyusul aksi anggota DPRD DKI Jakarta yang ramai-ramai walk out saat pihaknya membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna.
"Apa pun yang terjadi, kami akan terus menyuarakan kepentingan rakyat. Kami terus berkomitmen menjaga uang rakyat. Tentunya pilihan yang diambil kami kemarin akan membawa konsekuensi secara politik," kata Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar melalui pesan singkat, Senin (14/12/2020).
Michael menyebut pihaknya menghormati keputusan anggota DPRD DKI yang memilih walk out saat pembacaan pandangan Fraksi PSI.
Namun Michael meminta semua fraksi bisa lebih fokus mempersiapkan diri untuk membahas perda besar terkait Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).
