Brigjen Prasetijo Bantah Bantu Djoko Tjandra Kabur: Saat Itu Tak Ada di DPO

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 11 Des 2020 19:58 WIB
Djoko Tjandra kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo hadir sebagai saksi.
Brigjen Prasetijo Utomo (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo membantah telah membantu pelarian buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. Menurutnya, Djoko Tjandra sudah tidak ada di daftar pencarian orang (DPO).

"Tanpa bermaksud membela dan hanya bermaksud mengutarakan fakta yang disampaikan dan tidak terbantahkan dalam persidangan ini, pada saat penemuan surat jalan ini berisi nama bernama Djoko Soegiarto Tjandra. Saudara Djoko Soegiarto Tjandra merupakan orang yang bebas dan tidak ada dalam daftar pencarian orang," kata Brigjen Prasetijo saat membaca pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (11/12/2020).

Menurutnya, hal itu terbukti dalam persidangan bahwa Djoko Tjandra bisa membuat KTP, membuat paspor, dan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan PK dalam kasus hukumnya. Ia mengaku juga tidak menerima informasi jika Djoko Tjandra merupakan buron.

"Nama Djoko Soegiarto Tjandra tidak ada dalam daftar DPO di Biro Pembinaan Operasional Polri. Dan saya tidak pernah menerima informasi DPO dari pihak kejaksaan maupun pihak Imigrasi atas nama tersebut. Sebagaimana pula yang telah disampaikan di dalam nota pembelaan saya, Saudara Djoko Soegiarto Tjandra baru tercantum dalam daftar pencarian orang (DPO) pada tanggal 27 Juli 2020 atas permintaan Kejaksaan Agung RI," sebutnya.

Ia menyebut, saat pembuatan surat jalan tersebut, Djoko Tjandra sudah tidak ada di daftar buron. Tak hanya itu, menurutnya, fakta tersebut diperkuat dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebut Djoko Tjandra sudah tidak masuk daftar red notice.

"Bapak Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasonna Laoly menyatakan secara gamblang memberi pernyataan Bapak Djoko Tjandra tidak berstatus buron atau bisa dikutip kata dia tidak masuk dalam red notice. Hal ini dia sampaikan pada 27 Juli 2020 di kompleks MPR/DPR Jakarta," sebutnya.

"Jadi, jika dikatakan saya melanggar wewenang, Saudara Djoko Soegiarto ini buron siapa? Bukankah ini merupakan kelalaian atau kesengajaan dari kejaksaan sendiri? Lalu mengapa saya menjadi korban dari semua ini, Yang Mulia?" Imbuh Prasetijo.

Selanjutnya, Prasetijo mencoba meyakinkan hakim bahwa dirinya orang yang amanah:

Selanjutnya
Halaman
1 2 3