Terdakwa kasus surat jalan palsu, Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra membacakan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Djoko Tjandra berharap bebas dari tuntutan jaksa.
Awalnya, Djoko Tjandra menceritakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia karena ingin mengurus Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung terkait kasus hak tagih (cessie) Bank Bali. Sebab, ia menilai putusan MA tersebut sebagai bentuk ketidakadilan yang diterimanya.
"Jika majelis hakim Yang Mulia menanyakan kepada saya, apa niat dan maksud saya dalam peristiwa kepulangan saya yang kemudian jadi peristiwa hukum yang menyeret saya sebagai terdakwa dalam perkara ini, sejujurnya saya mengakui niat dan maksud saya hanya satu, pulang ke Ibu Pertiwi, Tanah Air Indonesia, tempat saya dilahirkan dan dibesarkan hingga jadi seperti sekarang ini. Dan untuk itu saya harus mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 12/PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang telah menjadikan saya korban miscarriage of justice, korban ketidakadilan, korban pelanggaran HAM saya. Apakah itu merupakan niat yang jahat?" kata Djoko Tjandra saat membacakan pleidoi di PN Jaktim, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (11/12/2020).
Ia kemudian mengaku meminta bantuan Anita Dewi Kolapoking dan Tommy Sumardi untuk mengurus keperluan permohonan PK tersebut. Namun, ia mengaku tidak mengetahui apa saja dan ke mana saja keduanya mengurus keperluan permohonan PK tersebut.
"Saya tidak tahu apa saja yang diperlukan. Saya juga tidak tahu bagaimana serta dengan siapa mereka urus segala sesuatu yang diperlukan untuk kepulangan saya guna kepentingan mengajukan peninjauan kembali tersebut," sebutnya.
"Fakta-fakta dalam persidangan perkara ini menunjukkan dan membuktikan bahwa sebelum saya pulang ke Indonesia saya tidak pernah bertemu dan tidak mengenal saksi-saksi, seperti Brigjen Pol Prasetijo Utomo, selain bertemu Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan kenal dengan Tommy Sumardi," lanjutnya.
Permohonan pengajuan PK atas putusan MA Djoko Tjandra itu yang menjadi dasar perkara surat jalan palsu tersebut. Djoko Tjandra didakwa bersama Brigjen Prasetijo dan Anita Kolopaking memalsukan surat untuk kepentingan beberapa hal. Pembuatan surat jalan palsu Djoko Tjandra itu dibantu Brigjen Prasetijo.
Surat jalan palsu itu digunakan Djoko Tjandra untuk keperluan kembali keluar dari Indonesia. Djoko Tjandra mendapat tiga surat palsu, yakni surat jalan, surat bebas COVID-19, dan surat keterangan sehat.
