Mahkamah Agung (MA) menilai suap pemberian mobil napi koruptor Fahmi Darmawansyah kepada Kalapas Sukamiskin Wahid Husen adalah kedermawanan. Keputusan MA itu sontak menuai kritik tajam sejumlah kalangan.
Awalnya, MA menilai suap yang diberikan Fahmi Darmawansyah kepada Kalapas Sukamiskin nilainya kecil. MA menilai pemberian mobil itu adalah kedermawanan Fahmi.
Alhasil, PK Fahmi dikabulkan dan hukuman suami artis Inneke Koesherawati itu disunat MA dari 3,5 tahun penjara menjadi 1,5 tahun penjara di tingkat peninjauan kembali (PK). Putusan ini dijatuhkan dalam kasus sel mewah di Lapas Sukamiskin Bandung.
"Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 100 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," demikian bunyi putusan MA yang dilansir website-nya, Senin (7/12/2020).
Duduk sebagai ketua majelis Salman Luthan dengan anggota Abdul Latif dan Sofyan Sitompul.
Kasus bermula saat suami artis Inneke Koesherawati itu harus menghuni Lapas Sukamiskin karena menyuap pejabat Bakamla. Suap tersebut diduga diberikan terkait proyek pengadaan monitoring satellite di Bakamla. Fahmi harus menghuni Lapas Sukamiskin selama 2 tahun 8 bulan.
Saat menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin, Fahmi mendapatkan sel yang berbeda dengan napi lainnya sehingga terlihat mewah. KPK kemudian menangkap Wahid Husen dan Fahmi juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Keputusan MA kemudian disorot sejumlah anggota Dewan di Senayan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menilai pertimbangan MA tidak tepat.
Kritik-kritik mereka dapat disimak di halaman berikutnya:
