Anggota Komisi III Fraksi PPP, Arsul Sani mengaku heran saat Mahkamah Agung (MA) menyebut pemberian mobil dari napi korupsi Fahmi Darmawansyah ke Kalapas Sukamiskin Wahid Husen sebagai bentuk kedermawanan. Ia menilai pertimbangan MA itu janggal.
"Karena memang janggal kalau sebuah pemberian kepada seorang pejabat yang punya kewenangan dan kontrol terhadap seorang terpidana kemudian dianggap sebagai sebuah bentuk kedermawanan," kata Arsul Sani saat dihubungi, Selasa (8/12/2020).
Sekjen PPP itu pun mempersilakan para akademisi hukum pidana untuk mengeksaminasi putusan MA. Sebab, Ia menilai putusan itu bisa disalahpahami oleh publik.
"Di mata publik ini bisa disalahpahami sebagai bentuk permisifisme terhadap praktik korupsi," sebutnya.
Meski demikian, ia mengatakan Komisi III DPR tidak bisa mengintervensi keputusan hakim MA. Namun dia meminta agar hakim tidak membuat pertimbangan yang kontroversial dalam menjatuhkan putusan.
"Tanpa harus membuat pertimbangan yang kontroversial, hakim di MA sebenarnya bisa mengurangi hukuman, tentu dengan pertimbangang lainnya," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menilai suap yang diberikan napi koruptor Fahmi Darmawansyah kepada Kalapas Sukamiskin Wahid Husen nilainya kecil. MA menilai pemberian mobil itu adalah kedermawanan Fahmi. Alhasil, PK Fahmi dikabulkan dan hukumannya disunat.
Kasus bermula saat suami Inneke Koesherawati itu harus menghuni Lapas Sukamiskin karena menyuap pejabat Bakamla. Suap tersebut diduga diberikan terkait proyek pengadaan monitoring satelit di Bakamla. Fahmi harus menghuni Lapas Sukamiskin selama 2 tahun 8 bulan.
Saat menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin, Fahmi mendapatkan sel yang berbeda dengan napi lainnya sehingga terlihat mewah. KPK kemudian menangkap Wahid Husen dan Fahmi juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Berita selengkapnya di halaman berikutnya>>>
