.webp)
Bersama pengacara Hotman Paris, Hashim Djojohadikusumo dan anaknya Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menegaskan mereka tak terlibat kasus dugaan suap ekspor benih lobster atau benur. Hashim merasa dizalimi.
"Saya atas nama keluarga Djojohadikusumo merasa prihatin dan saya merasa dizalimi, saya merasa dihina dan difitnah, anak saya sangat merasakan," kata Hashim kepada wartawan, di Jet Ski Cafe, Jalan Pantai Mutiara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (4/12/2020).
Hashim mengaku heran persoalan ini dikaitkan dengan Sara, yang merupakan Cawawalkot Tangsel. Dia merasa ada suatu kebetulan, nama Sara dikaitkan dengan kasus suap yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, sementara Pilkada tersisa 1 pekan lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya merasa mungkin apakah ini kebetulan apa tidak, Sara maju sebagai Cawalkot Tangerang Selatan pas 1 minggu atau 2 minggu sebelum Pilkada kok ada berita begini mengenai Edhy Prabowo dan kelompok yang ditahan dan dikaitkan dengan kami, dengan keluarga Djojohadikusumo, dikaitkan dengan Sara," ucapnya.
Hashim lantas menjelaskan perusahaan milik keluarganya memang sudah berdiri sejak 34 tahun lalu dan kebetulan membidangi kelautan. Namun kata dia, selama ini perusahaan bergerak di bidang mutiara.
"Keluarga kami sudah 34 tahun berbisnis di bidang kelautan, sejak tahun 1986, di bidang budidaya Mutiara," ujarnya.
Hashim menyebut baru 5 tahun yang lalu ada kerugian yang terjadi di budi daya mutiara. Saat itu, menurutnya dirinya beserta keluarga berpikir untuk bergerak di bidang lain salah satunya budi daya lobster. Namun upaya ekspor bahkan budi daya lobster itu tidak pernah terlaksana lantaran memang tidak diizinkan.
"Ada ide untuk teripang, ide untuk lobster budi daya, seperti kepiting dsb, ini kan kelautan, nah khusus lobster dilarang budi daya apa lagi ekspor, menteri lama melarang budi daya lobster maka kami tidak lakukan, kami tidak buat budi daya lobster apa lagi ekspor," imbuhnya.
Dia menekankan tak pernah terlibat kongkalikong ekspor benur. Hashim menegaskan keluarganya adalah pejuang yang tak akan mencari untung dari kongkalikong ekspor benur.
Hashim keberatan dengan pemberitaan salah satu majalah. Dia menyebut majalah itu tidak mengklarifikasi pemberitaan yang menyebut namanya dan Sara.
Hashim mengaku perusahaannya, yakni PT Bima Sakti Mutiara, belum mendapat izin ekspor benih lobster atau benur. Menurutnya, pemberitaan majalah itu menyudutkan.
"Nah, saya sesalkan praktik-praktik yang baik ya, yang seharusnya diikuti oleh kawan-kawan dari Tempo tidak diikuti, tidak dipenuhi," kata Hashim.
Hashim lalu menyoroti cover majalah itu. Di cover itu tertulis 'Para Perompak Benur'. Hashim juga menyoroti karikatur di majalah itu.
"Karena seperti Pak Hotman bilang, itu gambar itu... ada pesek, mata sipit, ganteng, itu saya. Ada yang matanya sipit, gendut, itu Prabowo," kata Hashim.
"Perompak itu konotasi bajak laut konotasi ke perampok. Pidana. Pidana, ya. Ini saudara-saudara bisa menghayati lah, bisa merasakan apa yang kami rasakan," ucap Hashim.
Hashim menceritakan latar belakang keluarganya yang gugur demi RI. Dia menegaskan tak akan mencoreng nama keluarganya.
"Keluarga kami gugur untuk Republik Indonesia. Empat keluarga kami gugur untuk Republik Indonesia. Empat, termasuk 2 paman kami. Tanpa pamrih. Tidak dikasih uang mereka gugur untuk Republik Indonesia.
"Saudara-saudara makanya bisa merasakan, masak kami mau mencoreng nama keluarga kami demi uang begitu. Tidak. Tidak," ucap Hashim.
Dia membantah terkait dengan PT Aero Citra Kargo (ACK), yang disebut dalam kasus dugaan suap benur atau benih lobster. Hashim juga tegas mengatakan sang kakak, Prabowo Subianto, tak ada kaitan dengan PT ACK.
"Bahwa ada perusahaan namanya ACK, saya juga baru tahu hari Kamis yang lalu, setelah Pak Edhy ditangkap," kata Hashim
Untuk diketahui, nama PT ACK mencuat setelah KPK menangkap eks Menteri KKP Edhy Prabowo terkait kasus dugaan suap benur lobster. Berdasarkan keterangan KPK, diketahui bahwa ekspor benur hanya dapat dilakukan melalui forwarder PT ACK, dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor. PT DPP, selaku pemberi, diduga mentransfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total Rp 731.573.564.
"Saya nggak tahu, saya juga baru tahu hari Kamis, ACK atau apa, atau ini, saya nggak tahu," ujar Hashim.
Hashim dan Prabowo merasa dirugikan dikaitkan dengan perusahaan tersebut.
"Dan saya mau tegaskan, keluarga kami, termasuk Pak Prabowo, tidak ada kaitan dengan perusahaan itu, dan terus terang saja kami merasa sangat-sangat dirugikan eksistensi perusahaan itu dan pelaku-pelakunya," imbuhnya.
Hashim justru mengaku pernah memberi usul kepada Edhy Prabowo supaya membuka seluas-luasnya perizinan budi daya dan ekspor lobster.
"Menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan) yang lama melarang budi daya lobster, maka kami tidak melakukan. Kami tidak membikin budi daya lobster, apalagi ekspor," terang Hashim.
Hashim tak menampik mengajukan izin budi daya lobster. Dia mengaku sempat menyarankan Edhy agar membuka perizinan seluas-luasnya setahun yang lalu.
"Nah, dengan menteri baru, yang kebetulan saja dari Partai Gerindra, kami ajukan, dan waktu itu saya ketemu Pak edhy, tahun lalu, bilang, 'Ed', berapa kali saya wanti-wanti, saya usulkan diberikan izin sebanyak-banyaknya. Saksi hidup ada di belakang saya," sebut Hashim.
"Saya bilang, 'Ed, kalau saya Ed, buka saja, sampai 100 perusahaan buka saja, ke petani, koperasi, buka saja, karena Pak Prabowo tidak mau monopoli, saya tidak suka monopoli dan Partai Gerindra tidak suka monopoli'. Sudah berkali-kali saya sampaikan," imbuhnya.
Menurut Hashim, perusahaannya baru mendapatkan izin budi daya lobster, bukan izin ekspor benur.
"Nah, bulan Mei kami ajukan izin untuk budi daya lobster, itu bulan Mei. Sebulan kemudian kami dapat surat penetapan budi daya, bukan ekspor lobster, budi daya lobster, dengan persyaratan-persyaratan kalau sudah dipenuhi, kalau tadi Pak Hotman (Hotman Paris) katakan kan ada empat syarat, baru bisa ekspor lobster. Sampai sekarang ini, sampai detik ini, kami belum dapat izin lobster dan kami belum melakukan ekspor lobster," papar Hashim.
Hashim bahkan mengatakan siap jika dipanggil KPK terkait kasus suap ekspor benur yang melibatkan Edhy Prabowo sebagai tersangka. Hashim mengatakan tidak ada masalah atas itu.
"Tentu, kalau diundang atau dipanggil, kami akan penuhi, kami tidak ada masalah kok," tutur dia.
Pada kesempatan ini, Hashim juga menyampaikan kekecewaan kakaknya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Edhy Prabowo. Prabowo, kata Hashim, merasa dikhianati oleh Edhy.
"Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, merasa dikhianati," ungkap Hashim.
Hashim pun mencontohkan kalimat kekecewaan yang Prabowo sampaikan kepada dirinya terkait Edhy Prabowo.
"Dan terus terang saja dia bilang sama saya, pakai bahasa Inggris. Saya kan sama kakak saya sedang 60 tahun bahasa Inggris. Ya bahasa Batak-Inggris. Dia sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu," tutur dia.
"I lift him up from the gutter and this is what he does to me," imbuh Hashim.
Giliran Sara Membela Diri
Sara menyebut ada upaya konotasi politik yang menggerus kredibilitas dan elektabiltasnya di pilkada.
Awalnya Sara menjelaskan persoalan ini sebetulnya sudah cukup lama dimainkan terhadap dirinya. Dia menegaskan tuduhan terhadap dirinya memang seolah-olah dimainkan pihak lain.
"Ini bukan lagu baru, ini sebenarnya sudah cukup lama dimainkan, saya berani untuk menyampaikan bahwa ini seolah olah dimainkan," kata Sara.
Sara menjelaskan, dia sudah memberikan klarifikasi terkait perusahaan keluarganya yang bergerak di bidang maritim. Dia menyebut usaha yang dilakukan dirinya dan keluarganya salah satunya terkait lobster, semata-mata hanya untuk memajukan ekonomi Indonesia dari segi maritim.
Namun, kata dia, justru ada pihak yang justru menjadikan hal itu sebagai konotasi politik untuk menuduh dia dan keluarganya.
"Ya mohon maaf sangat disayangkan kenapa kok malah kami yang ingin melakukan hal yang istilahnya berkontribusi untuk perkembangan dan pembangunan ekonomi Indonesia justru terus dan terus karena mungkin mohon maaf saya juga setuju dengan Pak Hashim ada konotasi politiknya, yang di mana terus dan terus kami dijadikan sasaran untuk tuduhan," ucapnya.
Sara menyebut tuduhan tersebut akhirnya menyebar viral di masyarakat. Tuduhan itu, menurutnya, yang juga saat ini menggerus kredibilitas dan elektabilitasnya di Pilkada 2020.
"Itu menyebar luar biasa karena sekali lagi banyak masyarakat kita yang sayangkan belum kuat lakukan riset, cerdas sudah, riset belum, yang mana kita kaitkan dengan pilkada dengan pemilu ya pasti jadi makanan umum yang akhirnya itu menggerus kredibilitas dan elektabilitas, nggak perlu ditanya itu sudah logikanya," ujarnya.
