.webp)
Hashim Djojohadikusumo menegaskan tak ada hubungan antara perusahaan bernama PT Aero Citra Kargo (ACK) terkait kasus dugaan suap benur atau benih lobster dengan keluarga besarnya. Hashim juga tegas mengatakan sang kakak, Prabowo Subianto, tak ada kaitan dengan PT ACK.
"Bahwa ada perusahaan namanya ACK, saya juga baru tahu hari Kamis yang lalu, setelah Pak Edhy ditangkap," kata Hashim saat jumpa pers di Jetski Cafe, Jalan Pantai Mutiara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (4/12/2020).
Nama PT ACK mencuat setelah KPK menangkap eks Menteri KKP Edhy Prabowo terkait kasus dugaan suap benur lobster. Edhy, yang berasal dari Partai Gerinda, ditangkap saat tiba di Indonesia setelah membelanjakan uang suap di Amerika Serikat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan keterangan KPK, diketahui bahwa ekspor benur hanya dapat dilakukan melalui forwarder PT ACK, dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor. PT DPP, selaku pemberi, diduga mentransfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total Rp 731.573.564.
"Saya nggak tahu, saya juga baru tahu hari Kamis, ACK atau apa, atau ini, saya nggak tahu," ujar Hashim.
Petinggi PT ACK kemudian dipanggil KPK terkait kasus benur ini. Hashim dan Prabowo merasa dirugikan dikaitkan dengan perusahaan tersebut.
"Dan saya mau tegaskan, keluarga kami, termasuk Pak Prabowo, tidak ada kaitan dengan perusahaan itu, dan terus terang saja kami merasa sangat-sangat dirugikan eksistensi perusahaan itu dan pelaku-pelakunya," imbuhnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Sebelumnya, KPK memanggil Dirut PT ACK Amri dam Komisaris PT ACK Achmad Bachtiar sebagai saksi untuk perkara kasus suap ekspor benur yang menyeret mantan Menteri KKP Edhy Prabowo. Saksi yang dipanggil ini untuk tersangka Edhy Prabowo.
"Hari ini dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi di kantor KPK," kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (3/12).
Ali menyebut saksi yang dipanggil hari ini berjumlah lima orang. Selain petinggi PT ACK, KPK memanggil sejumlah petinggi PT DPP. Mereka adalah Direktur Keuangan PT DPP M Zainul Fatih, manajer PT DPP Ardi Wijaya, dan Manajer Kapal PT DPP Agus Kurniawanto.
Dalam kasus benur ini, sudah ditetapkan 7 tersangka, yaitu:
Sebagai penerima:
1. Edhy Prabowo (EP) sebagai Menteri KKP;
2. Safri (SAF) sebagai Stafsus Menteri KKP;
3. Andreau Pribadi Misanta (APM) sebagai Stafsus Menteri KKP;
4. Siswadi (SWD) sebagai Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK);
5. Ainul Faqih (AF) sebagai Staf istri Menteri KKP; dan
6. Amiril Mukminin (AM)
Sebagai pemberi:
7. Suharjito (SJT) sebagai Direktur PT DPP.
Kasus bermula setelah Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budi Daya Lobster. Andreau Pribadi Misata (APM) selaku staf khusus menteri ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Sedangkan Safri (SAF), yang juga staf khusus menteri, menjabat wakil ketua pelaksana.
