Bawaslu Temukan 46 Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada oleh ASN-Kepala Desa

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Kamis, 03 Des 2020 12:30 WIB
Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo hadiri Rakor Sentra Gakkumdu
Foto: dok. istimewa
Jakarta -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terus mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hingga 30 November 2020, Bawaslu memperoleh sebanyak 3.814 laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan 104 kasus telah diteruskan ke penyidikan.

"Dari sebanyak 104 dugaan pidana pemilihan tersebut kasus paling banyak terjadi adalah tindakan kepala desa atau pejabat ASN yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yaitu sebanyak 46 kasus," kata Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro dalam Rakornas Sentra Gakkumdu yang disiarkan dalam siaran YouTube Bawaslu RI, Kamis (3/12/2020).

Gunawan mengatakan Pilkada 2020 akan memasuki tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Dia menyebut pada tahap ini rawan terjadinya pelanggaran.

"Memasuki tahapan yang sangat penting, yaitu tahapan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Desember 2020, dan akan diteruskan dengan tahapan penghitungan suara, pada tahapan ini terdapat banyak potensi pelanggaran tindak pidana pemilihan, setidaknya dalam UU Pemilihan terdapat 14 pasal pidana yang berkaitan dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara," katanya.

Guna mencegah potensi tersebut, Bawasalu melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait. Rapat dilakukan untuk menyamakan pemahaman dalam pemungutan dan penghitungan suara.

"Oleh karena itu, menghadapi tahapan pemungutan dan rekapitulasi suara, penting kiranya Sentra Gakkumdu melaksanakan Rakornas guna menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana dalam pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020," kata dia.

Simak rincian dugaan pelanggaran Pilkada yang telah dilimpahkan ke penyidikan di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2