KPK melakukan dua kali dua operasi tangkap tangan (OTT) dalam sepekan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai dua OTT dalam sepekan ini belum bisa dijadikan tolok ukur jika UU KPK yang baru memperkuat penindakan.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan sejak Januari KPK era Firli Bahuri baru melakukan 4 kali OTT. Padahal, dia yakin jika UU KPK tak direvisi mungkin OTT akan lebih banyak dari pada saat ini.
"Sepanjang Januari sampai dengan saat ini KPK telah melakukan empat kali tangkap tangan. Banyak pihak yang menyebutkan bahwa revisi UU KPK sama sekali tidak terbukti memperlemah lembaga anti rasuah tersebut. Namun, ICW beranggapan justru sebaliknya. Jika saja UU KPK masih seperti sedia kala, ICW meyakini jumlah penindakan jauh lebih banyak ketimbang tahun ini," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Jumat (27/11/2020).
Ia menilai hal itu tak lepas dari semakin birokratisnya proses penindakan KPK setelah UU baru berlaku. Terlebih lagi, menurutnya pimpinan KPK saat ini cenderung fokus pada pencegahan.
"Belum lagi ditambah dengan minimnya komitmen sebagian besar Pimpinan KPK yang lebih menitikberatkan pada pencegahan," sebutnya.
Tak hanya itu, Kurnia juga menyinggung masih banyaknya tunggakan kasus-kasus besar yang belum tuntas hingga belum tertangkapnya para buronan. Karena itu, dua OTT dalam sepekan belum bisa jadi tolak ukur jika mesin penindakan KPK tidak lemah.
"Tolak ukur performa KPK juga mesti dilihat dari perkara-perkara yang menjadi tunggakan selama ini. Misalnya: pengadaan KTP-elektronik, divestasi PT Newmont, BLBI, dan juga Century. Jadi, tidak bisa hanya melihat dari rangkaian OTT lalu menyimpulkan bahwa KPK sedang tidak dalam masalah," ujarnya.
"Lagi pun, sampai saat ini toh masih ada beberapa buronan yang tidak mampu diringkus oleh KPK, misalnya, Harun Masiku." imbuhnya.
Kedua OTT KPK itu menjerat siapa saja? Simak di halaman berikutnya>>>
