Jakarta -
Front Pembela Islam (FPI) sudah sowan dengan Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Abdurachman beberapa waktu lalu. Pertemuan antara FPI dengan Pangdam Jaya sebelum urusan pencopotan baliho Habib Rizieq Syihab alias HRS mengemuka.
Dudung mengatakan, pertemuan dengan Ketua FPI DKI Jakarta Habib Muhsin berlangsung di Markas Kodam Jaya, Jakarta Timur, tiga hari sebelum melaksanakan apel di Monas, Jakarta Pusat. Patut diketahui, saat apel di Monas-lah, Dudung mengatakan bahwa dirinya yang memerintahkan pencopotan baliho Habib Rizieq.
"Bukan kemarin lho ya, jangan nanti disalahartikan. Bukan kemarin. Nanti kemarin dipelesetkan lagi. Bukan kemarin. Jadi pada tanggal sebelum acara apel di Monas, sebelum apel. Tanggal 18-an (November, red), sebelum apel di Monas, FPI datang ke tempat saya silaturahmi Habib Muhsin dan sebelum Pangdam-Pangdam lainnya juga kenal ya, tidak ada masalah," kata Dudung kepada wartawan di Markas Kodam Jaya Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (25/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mayjen Dudung mengungkapkan, pertemuan itu sekadar pengenalan dirinya. Dudung juga menyampaikan hal itu untuk sama-sama menjaga keutuhan NKRI dan kesatuan.
"Yang dibahas ya silaturahmi saja sebagai warga negara yang baik, beliau juga belum tahu Pangdam yang baru akhirnya berkenalan, kemudian saya sampaikan saja bahwa marilah kita bersama-sama menjaga keutuhan negara NKRI sebagai komponen bangsa mari kita jaga persatuan dan kesatuan," ujar Dudung.
Dudung kembali menegaskan bahwa pertemuan itu dilangsungkan sebelum pihaknya menggelar apel di Monas. Mayjen Dudung mengatakan pertemuan tidak dilakukan kemarin Selasa (24/11).
Soal perintah Pangdam Jaya turunkan baliho HRS di halaman selanjutnya:
Awalnya, video yang menunjukkan prajurit TNI menurunkan baliho bergambar Habib Rizieq viral. Dudung mengatakan peristiwa itu merupakan perintahnya.
"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya, karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya," ujar Dudung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).
Dudung mengatakan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan, Dudung menyebut, apabila FPI tidak taat terhadap hukum, bisa dibubarkan.
"Begini, kalau siapa pun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," kata Dudung.
Dudung menilai FPI berbuat sesuka hatinya. Dia menegaskan TNI akan melakukan tindakan ketika ada baliho yang melakukan ajakan untuk berbuat revolusi.
Apa tanggapan PA 212 soal penurunan baliho Habib Rizieq?
Jubir PA 212 Haikal Hassan tidak mempermasalahkan baliho diturunkan jika tidak memiliki izin. Tetapi, ada catatan yang diberikan PA 212.
"Turunin nggak ada masalah. Saya katakan dengan resmi ya, silakan turunin, nggak ada masalah. Ketika nggak berizin, nggak masalah. Saya cuma katakan itu aspirasi masyarakat. Yang kita takutkan terjadi disharmonisasi antara TNI dengan masyarakat dengan cara-cara yang tidak simpatik," kata Haikal Hassan dalam acara D'Rooftalk yang ditayangkan detikcom, Rabu (25/11).
"(Sebaiknya) hubungi tokoh lingkungan, Pak RT, Pak RW, lakukan pendekatan, ini siapa yang pasang, (lalu minta) pak turunin dong bareng-bareng. Itu indah, elegan, nggak seperti sekarang, namanya jelek di masyarakat. Di sebagian masyarakat tentunya," sambungnya.
Haikal mengatakan bahwa tidak masalah soal penurunan baliho Habib Rizieq. Tetapi Haikal mengkritisi dan menilai tidak ada upaya persuasif soal penurunan baliho.
"Saya termasuk yang setuju, ini saya resmi juru bicara PA 212 ya. Nggak ada masalah. Yang kita kritisi itu cara dan nggak ada tindakan yang persuasif. Jadi jangan dilihat kita sebagai sebuah gerombolan yang mas Guntur katakan," sebut Haikal.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
