.webp)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons soal personel TNI menurunkan baliho Habib Rizieq Syihab (HRS). Menurutnya, aparat bekerja sesuai dengan kewenangan satuan masing-masing.
"Ada yang menjadi kewenangan TNI, kewenangan Polri, dan ada jadi kewenangan Pemprov atau Satpol PP. Tugas Satpol PP itu membantu menertibkan, menegakkan, melaksanakan perda," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).
"Kalau TNI punya aturan sendiri, Polri ada UU yang mengatur. Kalau Satpol PP tugasnya menertibkan sesuai perundang-undangan, dan perda yang ada terkait spanduk baliho, bendera umbul-umbul, itu diatur titik-titiknya, berapa lama itu juga reklame yang lain-lain semua ada aturan. Di Jakarta ada aturannya. Jadi, kalau ada yang melanggar, pasti ditertibkan," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Riza tidak mengatakan apakah memang TNI memiliki kewenangan menurunkan baliho. Tapi menurutnya, Jakarta harus dijaga keindahannya.
"Jadi, Jakarta ini harus dijaga indah. Jangankan baliho, bendera, atau spanduk, reklame saja yang besar yang kuat, kalau ditemukan tidak sesuai dengan peruntukannya, pasti diturunkan," ucapnya.
Lebih lanjut Riza mengatakan selama ini Satpol PP DKI Jakarta sudah melakukan penertiban terhadap baliho, bendera, dan atribut lain di area publik yang tidak sesuai aturan. Karena itu, Riza meminta kepada semua pihak yang ada di Jakarta untuk menjaga ketertiban.
"Siapa pun yang ada di Kota Jakarta yang tidak sesuai dengan peruntukannya, titik-titiknya pasti akan ditertibkan. Secara rutin Satpol PP itu membantu menertibkan spanduk, baliho, bendera, termasuk atribut partai juga yang sudah tidak sesuai itu pasti diturunkan," ucap Riza.
Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan mengenai video viral orang berbaju loreng tengah menurunkan baliho Rizieq atau perintahnya.
"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya, karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya," ujar Mayjen Dudung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).
Dudung mengatakan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan, Dudung menyebut, apabila FPI tidak taat terhadap hukum, bisa dibubarkan.
"Begini, kalau siapa pun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," katanya.
Baca juga: TNI Turunkan Baliho Habib Rizieq di Jakarta |
Dudung menilai FPI berbuat sesuka hatinya. Dia menegaskan TNI akan melakukan tindakan ketika ada baliho yang melakukan ajakan untuk berbuat revolusi.
"Sekarang kok mereka (FPI) ini seperti yang ngatur, suka-sukanya sendiri. Saya katakan, itu perintah saya, dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan merasa mewakili umat Islam, tidak semua, banyak umat Islam yang berkata berucap dan bertingkah laku baik," imbuh Dudung.
(man/idn)
