.webp)
Sebelumnya, Zainut menyatakan munas merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang memiliki tugas dan wewenang mulai dari menilai pertanggungjawaban pengurus MUI periode 2015-2020, menyusun garis-garis besar program kerja nasional 2020-2025, menetapkan perubahan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI, menetapkan fatwa dan rekomendasi, dan memilih pengurus MUI untuk masa bakti 2020-2025.
"Ada hal yang berbeda pada penyelenggaraan munas kali ini, yakni diselenggarakan pada saat pandemi COVID-19 masih belum melandai. Untuk hal tersebut teknis penyelenggaraan dilakukan secara blended system, yaitu online dan offline, serta dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, misalnya semua peserta offline harus dites swab, menggunakan masker, masing-masing peserta disiapkan 1 mik, dan tempat persidangan yang berjarak 1-1,5 meter," kata Zainut dalam keterangannya, Senin (23/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Munas MUI akan membahas sejumlah rekomendasi dan fatwa. Salah satunya membahas penggunaan masker saat berihram haji dan umroh.
"Terkait human diploid cell pada vaksin, penggunaan masker saat berihram haji dan umroh, pendaftaran haji melalui utang, dan pembiayaan dan pendaftaran haji pada usia dini," ucap Zainut.
Agenda penting Munas MUI ke-10 selanjutnya ialah pemilihan ketua umum (ketum) baru. Ketum MUI saat ini dijabat Wapres Ma'ruf Amin.
Baca juga: Blak-blakan Suksesi dan Politik Dinasti |
"Munas juga akan memilih Ketua Umum MUI pengganti Bapak KH Ma'ruf Amin yang sekarang menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Dari aspirasi yang kami serap dari berbagai daerah untuk Ketua Umum MUI diharapkan dijabat oleh seorang ulama yang memiliki kriteria sebagai berikut; memiliki kedalaman ilmu agama (mutafaqqih fiddin), dapat menjaga muru'ah atau harga dirinya (mutawarri'), memiliki kemampuan menggerakkan organisasi (muharrik), tertib dalam memimpin organisasi (munadzdzim), aspiratif dan diterima oleh semua kalangan serta bisa bekerja sama dengan semua pihak," ucap Zainut.
(man/gbr)
